Politik

Ketua DPRD Malang Dorong Penguatan Ekosistem Seni dan Urban Farming

Bagikan:
Ketua DPRD Malang Amithya Ratnanggani saat reses di Kelurahan Lesanpuro

Malang — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong penguatan ekosistem pelaku seni dan kemudahan perizinan pertunjukan untuk mengoptimalkan potensi sekitar 8.000 pelaku seni, termasuk ratusan kelompok Bantengan. Pernyataan itu disampaikan saat reses di Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (4/11/2026), yang dihadiri sekitar 500 warga.

Dorongan penguatan ekosistem seni

Dalam pertemuan dua sesi tersebut, Amithya memaparkan pentingnya dukungan pemerintah daerah yang lebih konkret bagi pelaku seni. Ia menilai saat ini bantuan masih terfokus pada penyediaan fasilitas seperti gamelan dan perangkat tata suara, tanpa jaminan manfaat langsung bagi penerima.

Ketua DPRD Malang Amithya Ratnanggani saat reses di Kelurahan Lesanpuro

Kartu Induk Kesenian (KIK) dan kendala perizinan

Amithya menyoroti kewajiban administrasi yang mengikat kelompok seni dalam pengajuan bantuan dan izin. Menurutnya, pemegang Kartu Induk Kesenian (KIK) belum merasakan keuntungan nyata dari kartu tersebut.

"Untuk pengusulan alat kesenian wajib masuk ke sistem dan memiliki Kartu Induk Kesenian (KIK). Tapi ironisnya, pemegang KIK belum merasakan manfaat langsung kartu tersebut. Harapan kami, KIK ini bisa memiliki fungsi konkret layaknya Program Keluarga Harapan (PKH) atau BPJS bagi para seniman."

Keluhan lain yang muncul adalah prosedur perizinan pertunjukan yang dianggap rumit. Amithya menyatakan akan mendorong evaluasi mekanisme perizinan agar tradisi seni tidak terbebani birokrasi berbelit.

"Berangkat dari keluhan ini kita akan berkoordinasi dengan Pemkot Malang juga pihak terkait lainnya agar izin-izin tersebut bisa lebih praktis dan mudah didapatkan,"

Dorongan urban farming untuk ketahanan pangan

Pada sesi kedua, Amithya yang akrab disapa Mia mengangkat isu ketahanan pangan di perkotaan. Ia mendorong masyarakat mengoptimalkan urban farming melalui teknik vertikultur, hidroponik, dan penyesuaian jenis tanaman menurut potensi wilayah.

Ia mengusulkan pengembangan sentra pangan berbasis komunitas sehingga setiap kampung memiliki komoditas unggulan, khususnya buah dan sayur. Hasil budidaya diharapkan dapat diolah dan dipasarkan untuk menambah pendapatan warga.

"Jadi jangan hanya berhenti di kebun. Kemandirian pangan diperkuat ketika hasil budidaya diolah dan dipasarkan dengan jalur pemasaran yang jelas. Kita ingin mendorong hadirnya lahan binaan yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, edukasi, hingga potensi wisata berbasis komunitas."

Langkah ke depan

Amithya menyatakan komitmen berkoordinasi dengan pemerintah kota, kepolisian, akademisi, dan kelompok warga untuk mewujudkan rekomendasi tersebut. Tahap awal yang direncanakan meliputi lahan percontohan, pemetaan komoditas, peningkatan mutu produk, dan pengembangan jalur pemasaran.

Upaya ini ditargetkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan budaya masyarakat sekaligus membuka peluang destinasi edukasi dan kampung tematik baru.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait