Pemerintah Susun Jumlah BUMN, Target Disederhanakan ke 250

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah sedang menata jumlah dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas. Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center, Minggu, 28 Juni 2026. Pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN disederhanakan menjadi sekitar 250 perusahaan.

Rencana penyederhanaan dan angka target

Pemerintah memaparkan langkah konkret untuk mengurangi jumlah perusahaan negara yang sebelumnya berjumlah lebih dari seribu. Langkah awal adalah penutupan lebih dari 200 BUMN. Selanjutnya, pemerintah merencanakan konsolidasi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan negara.

“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,”

Alasan pengurangan: efisiensi anggaran dan tata kelola

Pemerintah menilai penyederhanaan diperlukan agar anggaran negara tidak tersedot untuk struktur organisasi yang tidak produktif. Banyak perusahaan negara masih menanggung biaya overhead besar tanpa menghasilkan keuntungan bersih untuk publik.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa, Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,”

Dengan penataan, pemerintah berharap setiap BUMN memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Target waktu dan langkah ke depan

Presiden menegaskan proses pembenahan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah meminta percepatan agar restrukturisasi terlihat hasilnya dalam tahun berjalan dan semakin matang dalam dua tahun ke depan.

“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai,”

“Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,”

Langkah yang diumumkan meliputi konsolidasi unit usaha, evaluasi fungsi manajemen, dan perbaikan mekanisme pengawasan untuk menekan biaya tidak produktif.

Implikasi bagi ekonomi dan masyarakat

Penyederhanaan BUMN dipandang sebagai upaya memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Jika berhasil, langkah ini dapat menurunkan beban fiskal, meningkatkan kinerja investasi negara, dan memperbaiki layanan publik yang dikelola BUMN. Namun, konsolidasi juga memerlukan pengawasan agar langkah ini tidak mengurangi kualitas layanan publik atau menimbulkan pengangguran struktural.

Pemerintah berencana memantau proses ini ketat dan mengumumkan langkah lanjutan sesuai hasil evaluasi. Penataan diharapkan mendorong BUMN lebih fokus pada pelayanan dan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional.