Wamendagri Tinjau Pelayanan Publik di PLBN Motaain

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 28 Juni 2026. Kunjungan ini untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan optimal.

Peninjauan dan tujuan

Menurut agenda, kunjungan bertujuan mendorong PLBN berkembang bukan hanya sebagai titik pemeriksaan. Pemerintah menginginkan PLBN juga menjadi pusat layanan publik, penggerak konektivitas, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan pemeriksaan langsung, Wamendagri ingin memastikan standar layanan meningkat dan kolaborasi antarinstansi lebih kuat. Harapannya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perbatasan terus terjaga.

Kegiatan di lokasi

Di lapangan, Bima Arya meninjau gedung keberangkatan untuk melihat alur pelayanan dan aktivitas perlintasan masyarakat. Ia juga memantau operasional harian PLBN Motaain, yang menjadi salah satu pintu gerbang utama penghubung Indonesia dan Timor Leste.

Peninjauan mencakup pengamatan proses pelayanan, fasilitas bagi pelintas, serta kondisi infrastruktur yang mendukung kelancaran lalu lintas perbatasan.

Pejabat yang hadir

Kunjungan berlangsung bersama sejumlah pejabat daerah dan nasional. Mereka ikut meninjau titik-titik strategis di kawasan perbatasan.

• Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena
• Bupati Belu Willy Lay
• Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nurdin
• Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika

Tindak lanjut dan rute kunjungan

Usai peninjauan, Wamendagri melanjutkan agenda kerja ke Dili, Timor Leste. Pada malam harinya, ia kembali memasuki wilayah Indonesia melalui PLBN Motaain.

Pemeriksaan ini menandai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan fungsi PLBN sebagai pelayanan publik dan titik konektivitas antarnegara.

Konteks dan prospek

Penguatan fungsi PLBN Motaain berimplikasi pada perbaikan layanan bagi masyarakat perbatasan dan peningkatan arus barang serta orang antarnegara. Jika implementasi rekomendasi peninjauan dijalankan, kawasan perbatasan diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Kunjungan ini juga membuka peluang penguatan koordinasi antarinstansi untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan prosedur di PLBN Motaain.