PDI Perjuangan Desak Pangkas Dana Cadangan Pilgub Jatim
SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, mendesak pemerintah provinsi memangkas alokasi dana cadangan Pilgub Jatim. Desakan itu disampaikan untuk mengurangi beban APBD pada tahun pelaksanaan Pilkada dan mendorong efisiensi belanja daerah.
Skema pencadangan dan besaran anggaran
Menurut Yordan, skema yang direncanakan menetapkan alokasi sebesar Rp200 miliar per tahun selama tiga tahun. Dengan demikian total pencadangan mencapai Rp600 miliar. Tujuan pembentukan dana cadangan adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tidak terganggu saat Pilgub berlangsung.
Ini kita mencadangkan supaya nanti pada saat pelaksanaan, dananya sudah ada dan tidak menghabiskan keperluan masyarakat di tahun tersebut.
Permintaan pengurangan dan evaluasi
Meski memahami tujuan antisipasi anggaran, Yordan menilai nominal yang dicadangkan terlalu besar. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi meninjau ulang dan mengurangi nilai pencadangan tersebut untuk memberi ruang efisiensi.
Saya sudah minta dana cadangan itu dikurangi saja karena kita melihat sebetulnya masih bisa dilakukan efisiensi.
Yordan menambahkan bahwa setiap usulan pengajuan dari lembaga penyelenggara maupun aparat pengamanan harus dievaluasi secara ketat dan rasional. Peninjauan ini dimaksudkan untuk memastikan anggaran dipakai tepat sasaran.
Siapa penerima hibah dana cadangan
Dana cadangan Pilgub akan dialokasikan dalam bentuk hibah kepada tiga komponen utama. Penerima hibah tersebut adalah:
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur
- Unsur pengamanan dari Polda dan TNI
Bukti ruang penghematan
Fraksi PDI Perjuangan mendasarkan sikap kritisnya pada pengalaman sebelumnya. Pada Pilgub periode lalu, terdapat sisa dana hibah yang akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Fakta pengembalian ini menunjukkan adanya potensi efisiensi dalam postur anggaran Pilgub.
Pengawasan Komisi A
Ke depan, Komisi A DPRD Jawa Timur menyatakan akan mengawal setiap rincian pengajuan hibah dari KPU, Bawaslu, dan aparat pengamanan. Tindakan ini bertujuan memastikan alokasi dana cadangan benar-benar efektif dan efisien demi kepentingan publik Jawa Timur.
Jadi yang sisa itu sisa dana hibah yang diberikan, masih ada pengembalian yang merupakan hasil efisiensi.
Pernyataan Yordan disampaikan usai reses di Surabaya pada Minggu, 15 November 2026, sebagai bagian dari upaya legislator menekan pemborosan anggaran provinsi dan menjaga prioritas pengeluaran untuk kepentingan masyarakat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim Fasilitasi Gamelan untuk Pelestarian Langen Beksan Blitar
Guntur Wahono janji fasilitasi gamelan untuk mendukung pelestarian Langen Beksan di Blitar melalui pengadaan...
Pelatihan Keterampilan Jadi Solusi Pengangguran Usia 35-45
Yordan M. Batara-Goa usulkan pelatihan keterampilan bertahap dan akses pinjaman lunak untuk membantu pencari...
Relokasi Pedagang Pasar Tanjung: DPRD Minta Mitigasi dan Kajian GNI
DPRD Jember minta Pemkab siapkan mitigasi dan kaji ulang penggunaan GNI untuk relokasi pedagang Pasar Tanjun...
Baznas Luncurkan Z-Mart Wangi untuk Dorong Mustahik Naik Kelas
Baznas Banyuwangi meluncurkan Z-Mart Wangi, program modal dan pendampingan usaha untuk mendorong mustahik na...
Tulungagung Pasang Teba Modern Dorong Pilah Sampah Rumah
Winarno pasang tiga teba modern di Desa Gedangsewu, Tulungagung pada 14 Nov 2026 untuk dorong pilah sampah r...
Reses DPRD Jatim: Warga Bulak Protes PBI BPJS, Aturan KK, Iuran Sekolah
Warga Bulak protes penonaktifan PBI BPJS, aturan pembatasan KK, dan iuran komite sekolah saat reses anggota...