Politik

PDI Perjuangan Desak Pangkas Dana Cadangan Pilgub Jatim

Bagikan:

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, mendesak pemerintah provinsi memangkas alokasi dana cadangan Pilgub Jatim. Desakan itu disampaikan untuk mengurangi beban APBD pada tahun pelaksanaan Pilkada dan mendorong efisiensi belanja daerah.

Skema pencadangan dan besaran anggaran

Menurut Yordan, skema yang direncanakan menetapkan alokasi sebesar Rp200 miliar per tahun selama tiga tahun. Dengan demikian total pencadangan mencapai Rp600 miliar. Tujuan pembentukan dana cadangan adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tidak terganggu saat Pilgub berlangsung.

Ini kita mencadangkan supaya nanti pada saat pelaksanaan, dananya sudah ada dan tidak menghabiskan keperluan masyarakat di tahun tersebut.

Permintaan pengurangan dan evaluasi

Meski memahami tujuan antisipasi anggaran, Yordan menilai nominal yang dicadangkan terlalu besar. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi meninjau ulang dan mengurangi nilai pencadangan tersebut untuk memberi ruang efisiensi.

Saya sudah minta dana cadangan itu dikurangi saja karena kita melihat sebetulnya masih bisa dilakukan efisiensi.

Yordan menambahkan bahwa setiap usulan pengajuan dari lembaga penyelenggara maupun aparat pengamanan harus dievaluasi secara ketat dan rasional. Peninjauan ini dimaksudkan untuk memastikan anggaran dipakai tepat sasaran.

Siapa penerima hibah dana cadangan

Dana cadangan Pilgub akan dialokasikan dalam bentuk hibah kepada tiga komponen utama. Penerima hibah tersebut adalah:

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur
  • Unsur pengamanan dari Polda dan TNI

Bukti ruang penghematan

Fraksi PDI Perjuangan mendasarkan sikap kritisnya pada pengalaman sebelumnya. Pada Pilgub periode lalu, terdapat sisa dana hibah yang akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Fakta pengembalian ini menunjukkan adanya potensi efisiensi dalam postur anggaran Pilgub.

Pengawasan Komisi A

Ke depan, Komisi A DPRD Jawa Timur menyatakan akan mengawal setiap rincian pengajuan hibah dari KPU, Bawaslu, dan aparat pengamanan. Tindakan ini bertujuan memastikan alokasi dana cadangan benar-benar efektif dan efisien demi kepentingan publik Jawa Timur.

Jadi yang sisa itu sisa dana hibah yang diberikan, masih ada pengembalian yang merupakan hasil efisiensi.

Pernyataan Yordan disampaikan usai reses di Surabaya pada Minggu, 15 November 2026, sebagai bagian dari upaya legislator menekan pemborosan anggaran provinsi dan menjaga prioritas pengeluaran untuk kepentingan masyarakat.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait