Politik

Relokasi Pedagang Pasar Tanjung: DPRD Minta Mitigasi dan Kajian GNI

Bagikan:

JEMBER — Pemkab Jember diminta menyiapkan mitigasi menyeluruh untuk relokasi pedagang Pasar Tanjung menjelang revitalisasi pasar terbesar di kabupaten itu. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, pada Selasa (17/11/2026), karena relokasi berpotensi menimbulkan konflik bila tidak dikelola baik. Revitalisasi dijadwalkan mulai 2027 dengan anggaran APBN sekitar Rp273 miliar dan estimasi pengerjaan dua tahun.

Kekhawatiran potensi konflik dan alternatif mitigasi

Candra menilai Pemkab tidak cukup hanya menyiapkan lokasi penampungan. Menurutnya, perlu ada perhitungan risiko selama proses pemindahan dan kesepakatan yang jelas dengan pedagang.

"Jangan sampai terjadi konflik. Karena itu, harus ada mitigasi dari Pemkab,"

Selain mitigasi proses, Candra juga meminta kajian ulang terhadap rencana penggunaan Gedung Nasional Indonesia (GNI) sebagai lokasi relokasi. Ia menyebut GNI berstatus cagar budaya dan pernah diwacanakan difungsikan sebagai museum.

"Sayang jika GNI dijadikan tempat relokasi pedagang. Masih banyak alternatif tempat lain yang bisa digunakan,"

Opsi lokasi relokasi dan mekanisme pemindahan

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jember, Sartini, mengatakan pemerintah telah mengusulkan beberapa lokasi penampungan untuk pedagang komoditas kering. Usulan itu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pedagang agar tercapai kesepakatan bersama.

Jika pedagang setuju, pemerintah akan menyiapkan fasilitas melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pemindahan hanya dilakukan setelah lokasi relokasi dinyatakan siap.

Sartini menjelaskan pembagian lokasi berdasar jenis komoditas:

  • Pedagang komoditas kering (elektronik, konveksi, emas, pecah belah): ditawarkan beberapa alternatif pasar;
  • Pedagang komoditas basah (sayur-mayur, lauk, makanan, kue): direncanakan menempati Lapangan Talangsari sebagai lokasi terpadu.

"Ada beberapa pasar yang kami ajukan sebagai lokasi pasar relokasi. Tentunya akan kami komunikasikan dengan pedagang,"

Jadwal revitalisasi dan implikasi

Revitalisasi Pasar Tanjung dibiayai APBN dan akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek ini memasuki tahap perencanaan dan persiapan penataan lokasi penampungan sebelum pembongkaran pasar lama dilakukan.

Persiapan relokasi menjadi bagian krusial agar proses pembangunan ulang berjalan lancar tanpa mengganggu mata pencaharian pedagang. Keputusan final mengenai lokasi relokasi akan bergantung pada kesepakatan antara pemerintah dan komunitas pedagang.

Dengan kajian lokasi dan mitigasi yang matang, diharapkan revitalisasi memberi manfaat jangka panjang tanpa menimbulkan konflik sosial dan menjaga kelestarian bangunan cagar budaya seperti GNI.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait