Reses DPRD Jatim: Warga Bulak Protes PBI BPJS, Aturan KK, Iuran Sekolah
SURABAYA — Ratusan warga Bulak, Surabaya, menyampaikan aspirasi saat reses anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, pada Minggu (15/11/2026). Keluhan utama terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan, keakuratan data desil, pembatasan jumlah Kartu Keluarga (KK) di satu rumah, serta dugaan iuran komite sekolah di sekolah negeri.
Penonaktifan PBI BPJS
Salah satu pengadu berasal dari Subii (78), warga RT 9 RW 1 Bulak Rukun Timur. Ia mengeluhkan perubahan status kepesertaan PBI BPJS anaknya yang tiba-tiba menjadi peserta mandiri pada 2026, padahal ekonomi keluarga masih sangat terbatas.
Menurut Subii, sejak pandemi kartu BPJS anaknya dialihkan menjadi PBI melalui kelurahan karena tidak mampu membayar. Namun status itu kini berubah kembali menjadi mandiri, sementara sang anak masih bekerja sebagai buruh bangunan dan menumpang kos.
“Nah, sekarang katanya tidak bisa lagi. Harapannya ya dikembalikan ke PBI lagi, gratis, karena keadaannya memang tidak mampu,” ujar Subii.
Warga ini juga mempertanyakan akurasi data desil yang dipakai untuk menentukan status penerima bantuan.
Penjelasan Yordan soal mekanisme desil
Menanggapi hal tersebut, Yordan mengatakan penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi ada mekanisme sanggahan yang bisa ditempuh melalui RT, RW, atau kelurahan.
“Kalau desil memang coba kita cek penyelesaiannya kasus demi kasus dan apa yang menyebabkan desil yang bersangkutan berubah,” kata Yordan.
Ia menyatakan legislatif akan membantu memfasilitasi pengecekan data agar warga yang berhak tidak kehilangan akses bantuan sosial.
Aturan pembatasan KK di satu rumah
Sejumlah warga juga menanyakan aturan Pemerintah Kota Surabaya yang membatasi satu rumah maksimal tiga KK. Yordan menerangkan kebijakan itu bertujuan menjaga kelayakan hunian.
“Untuk pembatasan satu rumah tiga KK, setahu kami itu tidak akan diblokir. Tapi untuk penambahan memang tidak bisa sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia menjelaskan pembatasan bukan untuk menghilangkan hak warga, melainkan untuk menjaga standar tempat tinggal.
Iuran komite sekolah dan perlindungan pelapor
Yordan juga menanggapi laporan soal tarikan iuran di sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa kontribusi komite sekolah bersifat sukarela dan tidak boleh dipatok nilai tertentu tiap bulan.
“Kami mengingatkan untuk sekolah negeri, komite itu sifatnya sukarela sesuai dengan kerelaan dan kemampuan. Tidak boleh sekolah atau komite sekolah memaksakan nilai tertentu dan mengharuskan tiap bulan,” tegas Yordan.
Ia mengimbau warga aktif melapor jika menemukan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yordan menjamin perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor.
“Kalau memang ada yang tidak sesuai monggo dilaporkan. Monggo bisa dilaporkan ke saya. Tentu kita akan melindungi pelapornya,” pungkasnya.
Aspirasi dari reses ini akan diajukan ke tingkat terkait untuk ditindaklanjuti, terutama verifikasi data desil dan pengawasan iuran di sekolah negeri agar bantuan dan kebijakan publik tepat sasaran.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Sri Untari Tantang Finalis Duta Pancasila Malang Perkuat Literasi
Sri Untari menantang finalis Duta Pancasila Malang (15/11/2026) memperkuat literasi sejarah lewat bacaan Bun...
DPRD Gresik Minta Penegakan Perda Larangan Miras Diperkuat
DPRD Gresik minta penegakan Perda Nomor 19 Tahun 2004 soal larangan miras diperkuat dengan pengawasan, penin...
Madiun Dorong Setiap Klub dan Desa Miliki Wasit Lokal
Askab PSSI Madiun menggelar Diklat Wasit Lisensi C3 untuk memastikan setiap klub dan desa memiliki wasit ber...
PDI Perjuangan Desak Pangkas Dana Cadangan Pilgub Jatim
PDI Perjuangan minta Pemprov Jatim kurangi alokasi dana cadangan Pilgub Rp600 miliar untuk efisiensi APBD da...
Nganjuk Bangun 100 Unit Teba untuk Kelola Sampah Organik
DPC PDI Perjuangan Nganjuk membangun 100 unit Teba di lima kecamatan untuk dorong pengelolaan sampah organik...
Surabaya Targetkan Semua Guru ASN Tersertifikasi pada 2027
Wali Kota Surabaya menargetkan semua guru ASN tersertifikasi pada 2027, didukung pemetaan Dispendik, pelatih...