Politik

Reses DPRD Jatim: Warga Bulak Protes PBI BPJS, Aturan KK, Iuran Sekolah

Bagikan:
Anggota DPRD Yordan M-Batara saat reses di Bulak, Surabaya, menerima aspirasi warga

SURABAYA — Ratusan warga Bulak, Surabaya, menyampaikan aspirasi saat reses anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, pada Minggu (15/11/2026). Keluhan utama terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan, keakuratan data desil, pembatasan jumlah Kartu Keluarga (KK) di satu rumah, serta dugaan iuran komite sekolah di sekolah negeri.

Penonaktifan PBI BPJS

Salah satu pengadu berasal dari Subii (78), warga RT 9 RW 1 Bulak Rukun Timur. Ia mengeluhkan perubahan status kepesertaan PBI BPJS anaknya yang tiba-tiba menjadi peserta mandiri pada 2026, padahal ekonomi keluarga masih sangat terbatas.

Menurut Subii, sejak pandemi kartu BPJS anaknya dialihkan menjadi PBI melalui kelurahan karena tidak mampu membayar. Namun status itu kini berubah kembali menjadi mandiri, sementara sang anak masih bekerja sebagai buruh bangunan dan menumpang kos.

“Nah, sekarang katanya tidak bisa lagi. Harapannya ya dikembalikan ke PBI lagi, gratis, karena keadaannya memang tidak mampu,” ujar Subii.

Warga ini juga mempertanyakan akurasi data desil yang dipakai untuk menentukan status penerima bantuan.

Penjelasan Yordan soal mekanisme desil

Menanggapi hal tersebut, Yordan mengatakan penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi ada mekanisme sanggahan yang bisa ditempuh melalui RT, RW, atau kelurahan.

“Kalau desil memang coba kita cek penyelesaiannya kasus demi kasus dan apa yang menyebabkan desil yang bersangkutan berubah,” kata Yordan.

Ia menyatakan legislatif akan membantu memfasilitasi pengecekan data agar warga yang berhak tidak kehilangan akses bantuan sosial.

Aturan pembatasan KK di satu rumah

Sejumlah warga juga menanyakan aturan Pemerintah Kota Surabaya yang membatasi satu rumah maksimal tiga KK. Yordan menerangkan kebijakan itu bertujuan menjaga kelayakan hunian.

“Untuk pembatasan satu rumah tiga KK, setahu kami itu tidak akan diblokir. Tapi untuk penambahan memang tidak bisa sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.

Ia menjelaskan pembatasan bukan untuk menghilangkan hak warga, melainkan untuk menjaga standar tempat tinggal.

Iuran komite sekolah dan perlindungan pelapor

Yordan juga menanggapi laporan soal tarikan iuran di sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa kontribusi komite sekolah bersifat sukarela dan tidak boleh dipatok nilai tertentu tiap bulan.

“Kami mengingatkan untuk sekolah negeri, komite itu sifatnya sukarela sesuai dengan kerelaan dan kemampuan. Tidak boleh sekolah atau komite sekolah memaksakan nilai tertentu dan mengharuskan tiap bulan,” tegas Yordan.

Ia mengimbau warga aktif melapor jika menemukan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yordan menjamin perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor.

“Kalau memang ada yang tidak sesuai monggo dilaporkan. Monggo bisa dilaporkan ke saya. Tentu kita akan melindungi pelapornya,” pungkasnya.

Aspirasi dari reses ini akan diajukan ke tingkat terkait untuk ditindaklanjuti, terutama verifikasi data desil dan pengawasan iuran di sekolah negeri agar bantuan dan kebijakan publik tepat sasaran.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait