Politik

DPRD Gresik Minta Penegakan Perda Larangan Miras Diperkuat

Bagikan:

Gresik — Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Noto Utomo, meminta penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman keras diperkuat. Pernyataan itu dilontarkan saat sosialisasi Perundang-undangan pada Minggu, 15 November 2026. Menurutnya, regulasi tanpa pengawasan dan sanksi konsisten tidak efektif menahan peredaran miras di wilayah.

Isi Perda dan ancaman pidana

Perda Nomor 19 Tahun 2004 mengatur larangan berbagai aktivitas terkait peredaran minuman keras. Sanksi pidana dan denda diatur berdasarkan jenis pelanggaran, dari produksi hingga penyajian kepada pihak lain.

Jenis Pelanggaran Sanksi Kurungan Denda Maksimal
Produksi atau pengoplosan miras Kurungan sampai 3 bulan Rp 6.000.000
Menimbun atau menyimpan miras Kurungan sampai 3 bulan Rp 5.000.000
Menjamu/menyajikan minuman keras Kurungan sampai 3 bulan Rp 4.000.000

Seruan pengawasan dan penindakan

Noto Utomo menekankan bahwa keberadaan perda harus diikuti tindakan nyata. Tanpa pengawasan yang rutin, aturan ini berisiko menjadi sekadar aturan di atas kertas.

"Jangan sampai perda hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi. Pengawasan harus dilakukan secara serius, terutama terhadap peredaran dan penjualan minuman keras,"

Ia meminta aparat penegak perda dan penegak hukum bekerja bersama untuk menindak pelanggaran. Penindakan tegas menurutnya penting agar efek jera tercipta dan ketertiban sosial terjaga.

Peran masyarakat dan harapan politikus

Selain aparat, Noto juga mengajak masyarakat aktif mengawasi lingkungan masing-masing. Pelibatan warga dianggap krusial untuk mendeteksi dan mencegah peredaran miras sejak dini.

"Bukan hanya penegak perda dan aparat penegak hukum yang bergerak, tapi keterlibatan masyarakat ikut mengawasi dan mencegah peredaran miras di wilayah masing-masing,"

Politikus dari PDI Perjuangan itu berharap pemerintah daerah konsisten menegakkan perda tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan yang merata akan memperkuat upaya menciptakan ketertiban masyarakat.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi warga, diharapkan pelanggaran terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2004 dapat menurun dan dampak sosial negatif akibat peredaran miras dapat diminimalkan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait