DPRD Gresik Minta Penegakan Perda Larangan Miras Diperkuat
Gresik — Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Noto Utomo, meminta penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman keras diperkuat. Pernyataan itu dilontarkan saat sosialisasi Perundang-undangan pada Minggu, 15 November 2026. Menurutnya, regulasi tanpa pengawasan dan sanksi konsisten tidak efektif menahan peredaran miras di wilayah.
Isi Perda dan ancaman pidana
Perda Nomor 19 Tahun 2004 mengatur larangan berbagai aktivitas terkait peredaran minuman keras. Sanksi pidana dan denda diatur berdasarkan jenis pelanggaran, dari produksi hingga penyajian kepada pihak lain.
| Jenis Pelanggaran | Sanksi Kurungan | Denda Maksimal |
|---|---|---|
| Produksi atau pengoplosan miras | Kurungan sampai 3 bulan | Rp 6.000.000 |
| Menimbun atau menyimpan miras | Kurungan sampai 3 bulan | Rp 5.000.000 |
| Menjamu/menyajikan minuman keras | Kurungan sampai 3 bulan | Rp 4.000.000 |
Seruan pengawasan dan penindakan
Noto Utomo menekankan bahwa keberadaan perda harus diikuti tindakan nyata. Tanpa pengawasan yang rutin, aturan ini berisiko menjadi sekadar aturan di atas kertas.
"Jangan sampai perda hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi. Pengawasan harus dilakukan secara serius, terutama terhadap peredaran dan penjualan minuman keras,"
Ia meminta aparat penegak perda dan penegak hukum bekerja bersama untuk menindak pelanggaran. Penindakan tegas menurutnya penting agar efek jera tercipta dan ketertiban sosial terjaga.
Peran masyarakat dan harapan politikus
Selain aparat, Noto juga mengajak masyarakat aktif mengawasi lingkungan masing-masing. Pelibatan warga dianggap krusial untuk mendeteksi dan mencegah peredaran miras sejak dini.
"Bukan hanya penegak perda dan aparat penegak hukum yang bergerak, tapi keterlibatan masyarakat ikut mengawasi dan mencegah peredaran miras di wilayah masing-masing,"
Politikus dari PDI Perjuangan itu berharap pemerintah daerah konsisten menegakkan perda tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan yang merata akan memperkuat upaya menciptakan ketertiban masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi warga, diharapkan pelanggaran terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2004 dapat menurun dan dampak sosial negatif akibat peredaran miras dapat diminimalkan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Surabaya Targetkan Semua Guru ASN Tersertifikasi pada 2027
Wali Kota Surabaya menargetkan semua guru ASN tersertifikasi pada 2027, didukung pemetaan Dispendik, pelatih...
Banyuwangi: PDI Perjuangan Ajak Kelola Sampah Lewat Teba Merawat Pertiwi
PDI Perjuangan Banyuwangi menggelar gerakan Teba Mega Merawat Pertiwi di 12 titik untuk mengolah sampah orga...
Aksi Bersih Pantai Gemah, Pengenalan Teba Modern di Tulungagung
Anggota DPRD Tulungagung pimpin bersih-bersih Pantai Gemah dan perkenalkan teba modern untuk kelola sampah o...
Surabaya Perluas Teba ke RT/RW untuk Reduksi Sampah Organik
Ketua Fraksi PDIP Surabaya mendorong perluasan Teba hingga RT/RW untuk mengolah sampah organik dan mengurang...
Evaluasi Trase Tol Malang-Kepanjen, Biaya Lahan Jadi Sorotan
Rencana Tol Malang-Kepanjen senilai Rp10 triliun dievaluasi karena trase melintasi permukiman, sehingga biay...
Dewanti Minta Inventarisasi, Sarpras Masjid di Kabupaten Malang Minim
Dewanti Rumpoko minta inventarisasi dan bantuan anggaran untuk perbaikan sarana ibadah di pelosok Kabupaten...