Dewanti Minta Inventarisasi, Sarpras Masjid di Kabupaten Malang Minim

Malang, 15 November 2026 — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyatakan banyak musala, surau, dan masjid di pelosok Kabupaten Malang masih kekurangan sarana dan prasarana dasar. Pernyataan itu disampaikan saat reses di wilayah tersebut, dengan dorongan agar pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan mengalokasikan anggaran perbaikan.

Kondisi fasilitas ibadah di lapangan

Dewanti melihat ketiadaan fasilitas seperti sanitasi memadai, akses air bersih, dan tempat wudu yang layak di banyak tempat ibadah desa. Kondisi itu berdampak pada kenyamanan dan keselamatan jamaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Banyak perbaikan masih bergantung pada swadaya masyarakat yang kemampuan dananya terbatas.

Seruan untuk inventarisasi terarah

Politisi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi bekerja sama untuk melakukan pendataan menyeluruh. Inventarisasi harus mencakup kebutuhan dasar seperti sanitasi, air bersih, fasilitas wudu, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Data akurat menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran.

"Tempat ibadah adalah ruang publik yang menjadi fondasi ketahanan sosial dan spiritual masyarakat. Fasilitas keagamaan tidak boleh luput dari perhatian."

Permintaan alokasi anggaran dan mekanisme bantuan

Dewanti menekankan pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan swadaya. Ia menyarankan skema bantuan melalui Bantuan Keuangan (BK) atau hibah yang transparan dan akuntabel. Komisi D akan mendorong agar alokasi anggaran untuk infrastruktur sosial dan keagamaan mendapat porsi proporsional dalam pembahasan APBD berikutnya.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan swadaya masyarakat yang dananya terbatas. Pemerintah harus hadir melalui program BK atau hibah yang tepat sasaran."

Dampak sosial dan harapan ke depan

Dewanti memandang perbaikan sarpras tempat ibadah bukan sekadar pemugaran fisik, melainkan investasi dalam ketahanan sosial dan penguatan kehidupan komunitas. Dengan data dan program yang terarah, ia berharap rehabilitasi fasilitas ibadah di pedesaan dan kawasan pinggiran dapat dipercepat.

Langkah ke depan adalah penguatan basis data dan percepatan rehabilitasi sesuai prioritas kebutuhan di lapangan, sehingga pemerataan pembangunan juga mencakup fasilitas sosial dan keagamaan hingga pelosok.