Sumenep Tingkatkan Kepatuhan Pajak: Penekanan pada PKB dan PBB

SUMENEP — Bupati Sumenep Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan kegiatan optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus apresiasi wajib PKB, Jumat (13/11/2026) di Ballroom Hotel Myze.

Pajak sebagai sumber pembiayaan daerah

Fauzi mengingatkan pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Penerimaan pajak menjadi sumber utama untuk menjalankan program publik dan layanan pemerintahan.

“Pajak merupakan instrumen utama pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”

Menurut Fauzi, pemerintah pusat hingga desa membutuhkan penerimaan yang berkelanjutan untuk membiayai sektor strategis. Ia menyebutkan pajak mendukung pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Imbauan kepada aparatur dan masyarakat

Fauzi juga meminta aparatur pemerintah memberi teladan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Kesadaran bersama dinilai penting agar layanan publik dan proyek pembangunan berjalan lancar.

“Pajak tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif masyarakat.”

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal fisik. Anggaran untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi juga berasal dari kepatuhan wajib pajak.

“Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur. Ada pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua membutuhkan anggaran yang harus didukung melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.”

Apresiasi untuk wajib pajak dan harapan ke depan

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyerahkan apresiasi kepada warga yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penghargaan ini dimaksudkan sebagai motivasi agar disiplin pembayaran meningkat.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah taat membayar PBB dan PKB. Bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya, kami berharap segera melakukan pembayaran.”

“Sebab, hasil pajak akan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.”

Dengan peningkatan kepatuhan, pendapatan daerah bisa lebih stabil sehingga program publik dan investasi pelayanan masyarakat dapat diperluas. Pemerintah daerah mendorong sinergi antara digitalisasi layanan pajak dan edukasi untuk memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan.

Langkah selanjutnya adalah memperkuat sosialisasi dan mempermudah akses pembayaran melalui kanal digital sebagai bagian dari program TP2DD. Upaya ini diharapkan meningkatkan penerimaan sekaligus mempercepat realisasi manfaat pajak untuk masyarakat Sumenep.