Komisi IX Minta Moratorium Dapur MBG Tak Berlarut

Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengakhiri moratorium pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlarut. Permintaan itu disampaikan pada 19 Juli 2026 menyusul temuan ribuan dapur MBG yang terbengkalai dan mitra yang telah berinvestasi meminta kepastian.

Komisi minta kepastian bagi mitra

Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menegaskan dapur MBG yang sudah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerja samanya. Ia khawatir moratorium menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang sudah berinvestasi.

“Penghentian sementara pembangunan dapur MBG tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi,”

Yahya mengatakan Komisi IX telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi dan konsorsium mitra MBG dalam rapat dengar pendapat. Menurut dia, kerja sama yang sudah berlangsung bersifat kelembagaan dan memiliki identitas resmi, sehingga tetap sah dan harus diperhatikan.

“Seluruh kerja sama dilakukan secara kelembagaan dengan BGN dan mereka telah memiliki identitas resmi,”

Investasi mitra dan kondisi lapangan

Komisi mencatat ada mitra yang mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Sebagian pihak bahkan meminjam ke bank atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan investasi.

“Mereka telah berinvestasi, sehingga jharus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,”

Yahya meminta BGN menetapkan batas waktu dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan dapur mana yang layak dilanjutkan. Ia juga menekankan prioritas bagi dapur yang sudah memiliki SPPI dan virtual account, serta yang pembangunannya telah rampung agar dapat segera dimanfaatkan.

Sikap BGN: moratorium bersifat sementara

Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan moratorium hanya sementara. Menurutnya, penundaan diperlukan untuk menata ulang pelaksanaan program sebelum melanjutkan kerja sama dengan mitra.

“Karena itu, kami meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan menyeluruh,”

BGN juga tengah melakukan penataan terhadap sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai bagian dari evaluasi program. Proses ini dimaksudkan untuk memetakan fasilitas yang layak diteruskan dan memperbaiki tata kelola program gizi nasional.

Implikasi dan langkah ke depan

Komisi IX menuntut kepastian hukum dan waktu dari BGN agar mitra yang telah berinvestasi tidak dirugikan. Evaluasi yang transparan dan tenggat yang jelas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan mitra dan kelanjutan layanan gizi bagi masyarakat.

Ke depan, BGN diharapkan menyelesaikan evaluasi SPPG dan mengumumkan daftar dapur MBG yang memenuhi syarat agar fasilitas yang siap dapat segera digunakan mendukung program gizi prioritas.