Satgas PRR Monitoring Rehabilitasi Pascabencana di Aceh Tenggara
KUTACANE — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan pascabencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu (3/10). Kegiatan ini diikuti oleh kepala SKPK setempat dan Bupati Aceh Tenggara untuk meninjau progres infrastruktur dan titik rawan banjir.
Fokus peninjauan dan peserta
Tim Satgas PRR meninjau sejumlah proyek infrastruktur pascabencana, termasuk perbaikan jembatan dan akses jalan. Monitoring dilakukan bersama Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli ST, serta pejabat daerah lain untuk memastikan pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan.
Peninjauan titik sungai rawan banjir
Selain proyek fisik, tim juga meninjau beberapa titik sungai yang kerap memicu banjir, antara lain Sungai Lawe Alas dan Sungai Lawe Bulan. Peninjauan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab banjir dan kebutuhan teknis penanganan aliran sungai.
Tujuan pengerukan dan penanganan banjir
Kepala Dinas PUPR Sadli menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama adalah penumpukan sendimen krikil yang mengakibatkan pendangkalan aliran sungai. Pendangkalan itu meningkatkan risiko luapan saat hujan deras, sehingga perlu penanganan menyeluruh.
"Bertujuan agar dapat melakukan penanganan bencana banjir secara menyeluruh, terutama terkait dengan pengerukan sendimen krikil yang semakin mendangkalkan aliran di sejumlah sungai tersebut," ujar Sadli.
Permintaan izin pengerukan
Dalam kesempatan peninjauan, Bupati Aceh Tenggara meminta agar Satgas PRR memberikan izin untuk pengerukan sedimen di titik-titik kritis. Permintaan ini dilontarkan langsung saat kunjungan Tim Satgas PRR ke Sungai Lawe Bulan di Desa Pulonas.
"Sungai ini membutuhkan pengerukan sendimen agar menghindari luapan banjir yang sering terjadi," kata Bupati HM. Salim Fakhry MM saat meninjau lokasi.
Dampak dan langkah selanjutnya
Hasil monitoring akan menjadi dasar penentuan tindakan teknis berikutnya, termasuk perizinan pengerukan dan prioritas rekonstruksi infrastruktur. Pemerintah daerah berharap langkah terpadu ini dapat mengurangi frekuensi banjir serta mempercepat pemulihan fasilitas publik.
Koordinasi lanjutan antara Satgas PRR, dinas terkait, dan pemerintah kabupaten akan menentukan jadwal pelaksanaan pengerukan serta pekerjaan infrastruktur lainnya demi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi di Aceh Tenggara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...