Mendagri Minta Pemda Siapkan WFH bagi ASN Akibat Erupsi Krakatau

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terdampak erupsi Gunung Krakatau meningkatkan kewaspadaan sejak Minggu, 6 September 2026. Instruksi itu ditujukan untuk mencegah kontaminasi pasokan air dan makanan serta menjaga kesehatan publik.

Instruksi utama kepada pemda

Pemerintah daerah di wilayah terdampak diminta segera membagikan masker kepada masyarakat. Kepala daerah juga diberi kewenangan menilai tingkat krisis kesehatan dan keamanan setempat. Semua langkah operasional harus berpatokan pada informasi resmi dari BMKG dan koordinasi dengan BNPB.

“Tetapi sekali lagi situasinya masih sangat situasional apalagi sangat tergantung situasi masing-masing daerah,”

WFH untuk ASN: persentase dan ketentuan

Tito menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah terdampak. Pemerintah daerah dapat menerapkan skema WFH hingga 50 persen dari total pegawai secara umum. Di daerah yang dinilai lebih rawan, persentase WFH dapat ditingkatkan sampai 75 persen.

Untuk penerapan, kepala daerah harus melakukan evaluasi risiko menyeluruh pada seluruh sektor publik. Kebijakan ini fleksibel dan disesuaikan berdasarkan tingkat kedaruratan yang terdata.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh situasinya emegensi atau darurat... maka dapat dilakukan work from home,”

Sektor esensial dan layanan publik

Meski WFH diberlakukan, layanan penting harus tetap beroperasi penuh. Pemerintah menekankan agar layanan darurat dan fasilitas dasar tetap berjalan tanpa gangguan.

• Layanan kesehatan
• Pemadam kebakaran
• Ketersediaan listrik dan kelistrikan

Pemantauan transportasi dan koordinasi lintas daerah

Penyesuaian sistem transportasi darat dan laut sangat bergantung pada kondisi riil di lapangan. Pemantauan harus selalu mengacu pada data official BMKG. Pemerintah provinsi diminta intens berkomunikasi dengan kabupaten/kota untuk merespons perubahan situasi dengan cepat.

Langkah lanjutan dan implikasi

Pemerintah pusat terus memantau perkembangan melalui koordinasi intensif dengan BNPB. Setiap pemerintah daerah wajib merespons informasi resmi tersebut dan mengambil langkah operasional yang tepat. Penerapan WFH diharapkan mengurangi risiko paparan, sementara distribusi masker bertujuan menekan potensi kontaminasi makanan dan air.

“Itu yang dapat dilakukan oleh kepala daerah masing masing, tetapi sekali lagi diharapkan mengikuti dengan sangat intens informasi informasi resmi karena ada hal hal yang kadang kadang tidak diperhatikan, maka perlu mendapat informasi dari sumber resmi BMKG, termasuk sektor administrasi pemerintahan,” ujar Tito Karnavian.

Pemda diminta tetap transparan kepada publik tentang langkah mitigasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan kerja dan layanan esensial selama masa tanggap darurat.