Pemko Medan Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Menjelang Nataru
Medan — Pemerintah Kota Medan mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memantau harga dan pasokan bahan pokok agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat.
Langkah pengawasan dan koordinasi OPD
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memerintahkan beberapa OPD untuk mengecek komoditas yang berisiko naik harganya. OPD yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Perekonomian. Pemantauan dini dimaksudkan agar tindakan antisipatif dapat dilakukan lebih cepat.
Koordinasi lintas OPD akan difokuskan pada identifikasi titik rawan pasokan dan harga. Langkah ini meliputi pemantauan distribusi, stok di pasar, dan potensi gangguan rantai pasok.
Pernyataan Wali Kota
"Sudah kami perintahkan untuk mengecek kondisi-kondisi yang memungkinkan bapokting dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan, sehingga bisa dikerjasamakan dari sekarang agar tidak terjadi lonjakan,"
Kutipan tersebut disampaikan Wali Kota saat menjawab pertanyaan wartawan dalam temu pers di lobi Kantor Wali Kota Medan, Kamis (19/11). Pernyataan itu menegaskan upaya proaktif pemerintah kota menghadapi tekanan permintaan saat musim libur.
Pasar murah sebagai alat stabilisasi
Pemko Medan juga menyiapkan program pasar murah yang akan dilaksanakan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan meringankan beban belanja keluarga saat Nataru.
Pasar murah diharapkan menjadi alternatif bagi warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pemerintah kota mengatakan pelaksanaan dan lokasi akan diumumkan melalui kanal resmi ketika jadwal final ditetapkan.
Dampak dan tindak lanjut
Langkah pengawasan dan penyediaan pasar murah menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli dan ketahanan pangan lokal. Selain OPD, Pemko juga kemungkinan akan berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pedagang untuk memastikan pasokan tetap lancar.
Ke depan, pemantauan harga akan dilanjutkan hingga periode Nataru berakhir. Jika ditemukan indikasi lonjakan signifikan, pemerintah kota berpotensi menambah intervensi untuk menstabilkan pasar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Advokat Desak Polisi Tangkap Kelompok Diduga Masuk Lahan Agrinas Paluta
Advokat Fadli Hasibuan mendesak polisi menangkap kelompok yang diduga memasuki lahan Agrinas Palma Nusantara...
Medan Gratiskan PBB-P2 di Bawah Rp100.000 pada 2027
Medan gratiskan PBB-P2 di bawah Rp100.000 pada 2027 dan berikan diskon 50% untuk tunggakan; program menyasar...
Sertijab Polres Simalungun: Enam Pejabat Dimutasi 19 November
Kapolres Simalungun pimpin serah terima jabatan enam pejabat di Pamatangraya pada 19 November 2026; mutasi b...
UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Gubernur Sumut tetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik 5,61%; rekomendasi UMK/UMSK diminta paling lambat 25 Nove...
Ditjenpas Sumut Gelar Razia Dadakan di Lapas dan Rutan Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar razia mendadak di Lapas dan Rutan Kelas I Medan pada 19 November untuk memb...
Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko
Pemprov Sumut mendorong ASN gunakan AI untuk efisiensi kerja, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, da...