Advokat Desak Polisi Tangkap Kelompok Diduga Masuk Lahan Agrinas Paluta
Medan — Praktisi hukum Advokat Fadli Hasibuan, SH, mendesak aparat kepolisian segera menangkap kelompok yang diduga memasuki lahan Agrinas Palma Nusantara di blok BH 1, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Desakan ini disampaikan Jumat (20/11) menyusul dugaan tindakan pencurian dan intimidasi yang melibatkan senjata tajam serta panah.
Desakan penegakan hukum
Fadli menilai peristiwa tersebut telah melampaui sengketa lahan biasa. Menurutnya, ada indikasi tindak pidana karena kelompok itu tidak memiliki alas hak yang jelas dan diduga sengaja mengambil barang milik perusahaan.
“Kelompok Kriminal Maling Bersenjata Panah dan Kalewang (KKMBPK),” tegas Fadli kepada wartawan di Medan.
Ia menambahkan bahwa tindakan kelompok yang mempertontonkan aktivitas di media sosial semakin menguatkan dugaan kriminalitas, bukan sekadar klaim penguasaan lahan.
Temuan alat dan aksi pemanahan
Dalam proses pengamanan, kata Fadli, aparat menemukan sejumlah benda yang diduga digunakan sebagai senjata. Barang-barang tersebut disebut meliputi kalewang dan panah.
Fadli juga menyebut ada laporan bahwa kelompok itu sempat melakukan pemanahan terhadap sebuah mobil RHO di kawasan BH 1. Peristiwa ini menurutnya menegaskan adanya modus intimidasi yang membahayakan keselamatan.
Mediasi sebelumnya gagal
Persoalan di kawasan tersebut sebelumnya telah dua kali dimediasi oleh para pihak. Mediasi terakhir bahkan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Padang Lawas Utara.
Fadli menyampaikan bahwa dalam pertemuan terakhir Kapolres secara tegas meminta agar pihak-pihak yang mencoba memasuki lahan Agrinas Palma Nusantara ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
Tuntutan langkah tegas kepolisian
Karena upaya dialog dan mediasi tidak menyelesaikan persoalan, Fadli meminta polisi mengambil langkah hukum segera. Ia menekankan pentingnya penangkapan pelaku dan penegakan sanksi untuk mencegah eskalasi lebih jauh.
“Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menangkap para pelaku dan memberikan sanksi hukum,” pungkas Fadli.
Kasus ini membuka perhatian pada risiko keselamatan dan kelangsungan operasional perusahaan perkebunan di wilayah konflik lahan. Pengawasan dan tindakan cepat aparat dinilai penting untuk meredam potensi benturan dan memastikan proses hukum berjalan.
Ke depan, langkah kepolisian dan hasil penyelidikan akan menentukan apakah dugaan tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Gubernur Sumut tetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik 5,61%; rekomendasi UMK/UMSK diminta paling lambat 25 Nove...
Ditjenpas Sumut Gelar Razia Dadakan di Lapas dan Rutan Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar razia mendadak di Lapas dan Rutan Kelas I Medan pada 19 November untuk memb...
Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko
Pemprov Sumut mendorong ASN gunakan AI untuk efisiensi kerja, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, da...
Polres Binjai Tangkap Tersangka TPPO yang Eksploitasi Anak
Polres Binjai menangkap SMD (41) terkait dugaan eksploitasi anak; tersangka ditangkap 19 November dan dijera...
Polres Humbahas Gelar Olahraga Jasmani Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran
Polres Humbahas menggelar olahraga jasmani rutin pada 20 November untuk menjaga kebugaran, mempererat solida...
Presiden Setujui Pengembalian Tanah Blang Padang Jadi Wakaf
Presiden menyetujui pengembalian Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman; Gubernur Mualem...