Lokal

Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko

Bagikan:
Webinar Pemprov Sumut tentang pemanfaatan AI bagi ASN di Medan

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan efektivitas kerja kedinasan, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, dan risiko keamanan data.

Pernyataan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, pada Webinar Sesi XVII bertema “Optimalisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Meningkatkan Kinerja ASN dan Kualitas Pelayanan Publik”, Jumat (20/11) di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur.

Dorongan pemanfaatan AI untuk ASN

Timur menilai AI dapat membantu birokrasi lebih adaptif dan efisien. Ia menyebut AI berperan dalam pengolahan informasi, analisis data, dan penyusunan dokumen kedinasan.

Penggunaan AI diharapkan mempercepat pembuatan surat, merangkum dokumen, menyiapkan bahan presentasi, serta mengolah data untuk pengambilan kebijakan.

"Bagi aparatur pemerintah, AI membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mulai dari membantu penyusunan surat dan laporan, merangkum dokumen, menyiapkan bahan presentasi, hingga mengolah data,"

Risiko, kewaspadaan, dan tata kelola

Timur menegaskan ASN harus cermat saat menggunakan AI karena hasilnya belum tentu akurat dan bisa mengandung bias. Ia juga mengingatkan tentang perlindungan data pribadi dan kerahasiaan dokumen kedinasan.

Menurutnya, pemanfaatan AI harus dilakukan secara tepat, bijak, aman, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif pada layanan publik dan keamanan informasi pemerintah.

"Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah bukan diukur dari seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi dari seberapa besar manfaat teknologi tersebut dalam meningkatkan kinerja aparatur dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat,"

Dasar regulasi dan upaya peningkatan kompetensi

Kepala BPSDM Sumut, Agustinus Panjaitan, menyatakan pemanfaatan AI oleh ASN sudah memiliki landasan regulasi. Ia menyebut sejumlah ketentuan yang relevan sebagai acuan tata kelola.

  • UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
  • UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
  • Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Agustinus mengatakan BPSDM Sumut menyelenggarakan webinar bertajuk AI for Government Officer guna meningkatkan kompetensi ASN dalam memanfaatkan AI untuk tugas kedinasan dan transformasi digital pemerintahan di Sumut.

"Artinya, inovasi teknologi harus berjalan di atas tata kelola pemerintahan yang baik,"

Pemprov Sumut menempatkan penggunaan AI sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi publik, namun menekankan bahwa pengawasan, regulasi, dan pelatihan menjadi kunci agar manfaat teknologi dapat maksimal tanpa mengorbankan keamanan data.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait