Lokal

Asahan Raih 68,76% Realisasi TKD Tambahan, Dapat Apresiasi Kemendagri

Bagikan:
Pertemuan Monev Kemendagri dan Pemkab Asahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati

Asahan — Pemerintah Kabupaten Asahan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri setelah realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan mencapai 68,76 persen. Capaian ini menempatkan Asahan sebagai kabupaten peringkat keempat terbaik di Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian serapan TKD Tambahan pada Kamis, 19 November, saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Hasil Monev dan peringkat

Kegiatan Monev melibatkan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Tim hadir untuk menilai realisasi anggaran yang difokuskan pada pemulihan pascabencana. Hasil verifikasi menempatkan Kabupaten Asahan di posisi keempat terbaik di Sumatera Utara untuk realisasi TKD Tambahan.

Arahan dan penekanan Kemendagri

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, memuji upaya percepatan serapan anggaran. Namun ia menegaskan agar percepatan tidak mengabaikan ketepatan sasaran dan kepatuhan pada aturan.

“Seluruh kegiatan harus dioptimalkan dan dipercepat, namun tetap tepat sasaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pesan Bapak Menteri Dalam Negeri, anggaran penanganan bencana tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan tersebut,”

Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, menyatakan kedatangan tim merupakan perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk memverifikasi alokasi di daerah penerima TKD Tambahan terbesar di Sumut. Fernando juga mendorong Pemkab aktif memublikasikan capaian pemulihan di media sosial sebagai bentuk keterbukaan publik.

Pengawasan terus-menerus

Dari sisi pengawasan, perwakilan Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, Muhammad Dimiyathi, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal seluruh tahapan proyek. Pengawasan ini dianggap krusial agar pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel.

“Pengawasan menyeluruh di setiap tahapan wajib dilakukan agar pengelolaan TKD Tambahan semakin transparan, akuntabel, dan manfaat pemulihan infrastruktur maupun ekonomi pascabencana langsung dirasakan warga,”

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Asahan

Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih atas dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Menurut Bupati, dana TKD Tambahan sangat dibutuhkan untuk memulihkan mobilitas, konektivitas antardaerah, dan aktivitas ekonomi warga yang terdampak bencana pada November 2025.

“Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya minta seluruh Kepala OPD dan bendahara pengeluaran mengikuti evaluasi ini dengan sungguh-sungguh, sampaikan kondisi riil di lapangan, serta terbuka terhadap masukan tim Kemendagri,”

Dengan Monev ini, Kemendagri menekankan percepatan pelaksanaan proyek sambil menjaga akuntabilitas. Pemkab Asahan diminta meneruskan transparansi dan publikasi hasil pemulihan agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait