Lokal

Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar

Bagikan:
Wali Kota Medan memberikan pernyataan soal evaluasi Dirut PUD Pasar di Balaikota

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan akan memanggil dan mengevaluasi Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menyusul aksi unjuk rasa yang menyoroti kebijakan perusahaan daerah tersebut. Pernyataan disampaikan saat konferensi pers di Balaikota Medan, Kamis (19/11), setelah massa menuduh adanya kebijakan yang merugikan pendapatan daerah dan pedagang.

Pemanggilan dan alasan evaluasi

Rico mengatakan pemanggilan akan dilakukan jika ditemukan masalah administratif atau dugaan pelanggaran lain. Pemeriksaan awal akan melibatkan dewan pengawas BUMD dan temuan harus dijabarkan secara terbuka.

"Akan kita panggil kalau memang ada masalah. Misalnya maladministrasi, atau yang lainnya akan kita jabarkan secara terbuka. Kita periksa lebih dulu dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus bisa melihat problem yang ada," ujar Rico Waas.

Tuntutan massa dan poin utama

Beberapa hari lalu sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Pemko Medan dan kantor PUD Pasar Kota Medan. Massa menilai ada kebijakan yang memicu konflik di lingkungan pasar dan menuntut langkah konkret dari wali kota.

  1. Memeriksa kebijakan penolakan pemasangan di dua titik pasar yang dianggap berpotensi menambah pendapatan daerah.
  2. Mengadakan audit khusus terkait tata kelola keuangan, proses pengambilan keputusan, kebijakan pemasangan, dan pengelolaan parkir.
  3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dirut PUD Pasar.
  4. Mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan di Pasar Sukaramai yang diduga terkait masalah tata kelola parkir.
  5. Mengambil langkah penonaktifan sementara Dirut jika terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.

"Ini akibat PUD Pasar Medan," kata orator aksi, Reza, menyoroti dampak kebijakan terhadap ketertiban dan pedagang.

Pemeriksaan BPK dan keterbukaan

Rico menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perbaikan. Ia menyebut ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PUD Pasar yang harus diselesaikan dan dibersihkan.

Menurutnya, semua BUMD, termasuk PUD Pembangunan dan Rumah Potong Hewan, harus menunjukkan integritas, akuntabilitas, keterbukaan, dan profesionalisme.

Langkah berikutnya dan kemungkinan sanksi

Pemkot akan memeriksa temuan dan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengawas. Jika pemeriksaan menemukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, pihak pengunjuk rasa menuntut pemecatan Dirut.

"Jika hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran tata kelola, atau pelanggaran lain yang memenuhi dasar pemberhentian, kami meminta Dirut PUD Pasar dicopot dari jabatannya," ujar Reza.

Pemanggilan, audit, dan klarifikasi publik menjadi langkah yang akan menentukan arah pengelolaan PUD Pasar ke depan. Pemerintah kota menyatakan siap menerima masukan dari berbagai elemen untuk memperbaiki tata kelola BUMD.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait