Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan akan memanggil dan mengevaluasi Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menyusul aksi unjuk rasa yang menyoroti kebijakan perusahaan daerah tersebut. Pernyataan disampaikan saat konferensi pers di Balaikota Medan, Kamis (19/11), setelah massa menuduh adanya kebijakan yang merugikan pendapatan daerah dan pedagang.
Pemanggilan dan alasan evaluasi
Rico mengatakan pemanggilan akan dilakukan jika ditemukan masalah administratif atau dugaan pelanggaran lain. Pemeriksaan awal akan melibatkan dewan pengawas BUMD dan temuan harus dijabarkan secara terbuka.
"Akan kita panggil kalau memang ada masalah. Misalnya maladministrasi, atau yang lainnya akan kita jabarkan secara terbuka. Kita periksa lebih dulu dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus bisa melihat problem yang ada," ujar Rico Waas.
Tuntutan massa dan poin utama
Beberapa hari lalu sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Pemko Medan dan kantor PUD Pasar Kota Medan. Massa menilai ada kebijakan yang memicu konflik di lingkungan pasar dan menuntut langkah konkret dari wali kota.
- Memeriksa kebijakan penolakan pemasangan di dua titik pasar yang dianggap berpotensi menambah pendapatan daerah.
- Mengadakan audit khusus terkait tata kelola keuangan, proses pengambilan keputusan, kebijakan pemasangan, dan pengelolaan parkir.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dirut PUD Pasar.
- Mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan di Pasar Sukaramai yang diduga terkait masalah tata kelola parkir.
- Mengambil langkah penonaktifan sementara Dirut jika terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.
"Ini akibat PUD Pasar Medan," kata orator aksi, Reza, menyoroti dampak kebijakan terhadap ketertiban dan pedagang.
Pemeriksaan BPK dan keterbukaan
Rico menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perbaikan. Ia menyebut ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PUD Pasar yang harus diselesaikan dan dibersihkan.
Menurutnya, semua BUMD, termasuk PUD Pembangunan dan Rumah Potong Hewan, harus menunjukkan integritas, akuntabilitas, keterbukaan, dan profesionalisme.
Langkah berikutnya dan kemungkinan sanksi
Pemkot akan memeriksa temuan dan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengawas. Jika pemeriksaan menemukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, pihak pengunjuk rasa menuntut pemecatan Dirut.
"Jika hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran tata kelola, atau pelanggaran lain yang memenuhi dasar pemberhentian, kami meminta Dirut PUD Pasar dicopot dari jabatannya," ujar Reza.
Pemanggilan, audit, dan klarifikasi publik menjadi langkah yang akan menentukan arah pengelolaan PUD Pasar ke depan. Pemerintah kota menyatakan siap menerima masukan dari berbagai elemen untuk memperbaiki tata kelola BUMD.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Langsa Raih Peringkat Pertama EPSS 2026 di Aceh
Kota Langsa meraih peringkat pertama pemerintah kota se-Aceh pada EPSS 2026 dengan nilai 2,99, menurut keput...
Maqashid Syariah Dorong Ketahanan UMKM Terasi Langsa
Dosen IAIN Langsa paparkan kerangka Maqashid untuk memperkuat ketahanan UMKM terasi Langsa pada AICIS+ 2026.
Banjir di Sosopan Rusak 28 Hektar Sawah, 10 Hektar Puso
Luapan sungai di Sosopan merusak 28 hektar sawah; 10 hektar diperkirakan puso, sejumlah desa terdampak dan b...
Warga Parbuluan IV Pertanyakan Pembangunan Jalan Diduga untuk Kepentingan Pribadi
Warga Desa Parbuluan IV meminta penjelasan Pemkab Dairi terkait pembangunan jalan di Pucuk Hite yang diduga...
Nias SmartFarm: IoT dan Kearifan Lokal Bantu Petani Hilifalawu
Tim mahasiswa kembangkan Nias SmartFarm, sistem IoT yang memadukan data lingkungan dan kearifan lokal untuk...
Palas Dukung Gertam Serentak 20.000 Ha, Pusatkan di Ulu Barumun
Pemkab Padanglawas mendukung Gertam Serentak 20.000 ha dengan kegiatan di Desa Tanjung; bantuan benih, pupuk...