Medan Gratiskan PBB-P2 2027 dan Diskon 50% untuk Tunggakan
Medan — Pemerintah Kota Medan mengumumkan stimulus pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2027 dan potongan 50 persen bagi tunggakan. Kebijakan ini menyasar 61.376 objek wajib pajak dengan total nilai pembebasan mencapai Rp3,85 miliar.
Inti kebijakan
Menurut pemerintah kota, wajib pajak dengan ketetapan tahunan di bawah Rp100.000 akan otomatis dibebaskan pada 2027. Untuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memberi diskon 50 persen pada nilai ketetapan kecil tersebut.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas.
Pelaksanaan dan mekanisme
Pembebasan berlaku otomatis tanpa pengajuan. Ketetapan akan tercatat pada sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.
Untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun sebelumnya, Pemko memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak serta penghapusan sanksi dan denda. Syaratnya wajib pajak melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.
Rincian dampak anggaran dan target
Data Bapenda menunjukkan total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Rata-rata ketetapan bagi kelompok penerima kebijakan adalah sekitar Rp63.000 per tahun, yang umumnya dimiliki pemilik rumah dan tanah berukuran kecil.
Wilayah penerima terbanyak
Penerima manfaat tersebar di berbagai kecamatan. Sebaran terbanyak tercatat di beberapa kecamatan sebagai berikut:
| Kecamatan | Jumlah Objek Pajak |
|---|---|
| Medan Labuhan | 12.829 |
| Medan Belawan | 10.109 |
| Medan Tuntungan | - |
| Medan Marelan | - |
Tujuan kebijakan dan langkah selanjutnya
Pejabat kota menyatakan kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah. Meski demikian, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas.
Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dan mencegah kebocoran pajak. Pemerintah kota juga menegaskan program ini tidak memerlukan pengajuan khusus dan dapat dimanfaatkan secara otomatis oleh wajib pajak yang memenuhi syarat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Langkat Sambut Investasi PKS Baru PT Langkat Sawit Hijau
Pemkab Langkat menyambut rencana pembangunan PKS baru PT Langkat Sawit Hijau dengan catatan tenaga kerja lok...
Kapolres Pematangsiantar Gelar Kumpul Warga dan Sosialisasi 110
Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan kumpul warga di Naga Pita, 18 Nov, untuk menyerap aspiras...
Asahan Raih 68,76% Realisasi TKD Tambahan, Dapat Apresiasi Kemendagri
Pemkab Asahan mendapat apresiasi Kemendagri setelah realisasi TKD Tambahan mencapai 68,76% dan menempatkan A...
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...
Dinkes Medan Sosialisasikan Program Prioritas 2026 ke Media
Dinkes Medan sosialisasikan program prioritas 2026; CKG tercatat 16% (offline 30%) dan MBG jangkau 456.297 p...