Lokal

Medan Gratiskan PBB-P2 2027 dan Diskon 50% untuk Tunggakan

Bagikan:
Kantor pemerintah Kota Medan dengan layanan pajak dan pelayanan publik

Medan — Pemerintah Kota Medan mengumumkan stimulus pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2027 dan potongan 50 persen bagi tunggakan. Kebijakan ini menyasar 61.376 objek wajib pajak dengan total nilai pembebasan mencapai Rp3,85 miliar.

Inti kebijakan

Menurut pemerintah kota, wajib pajak dengan ketetapan tahunan di bawah Rp100.000 akan otomatis dibebaskan pada 2027. Untuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memberi diskon 50 persen pada nilai ketetapan kecil tersebut.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas.

Pelaksanaan dan mekanisme

Pembebasan berlaku otomatis tanpa pengajuan. Ketetapan akan tercatat pada sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.

Untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun sebelumnya, Pemko memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak serta penghapusan sanksi dan denda. Syaratnya wajib pajak melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

Rincian dampak anggaran dan target

Data Bapenda menunjukkan total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Rata-rata ketetapan bagi kelompok penerima kebijakan adalah sekitar Rp63.000 per tahun, yang umumnya dimiliki pemilik rumah dan tanah berukuran kecil.

Wilayah penerima terbanyak

Penerima manfaat tersebar di berbagai kecamatan. Sebaran terbanyak tercatat di beberapa kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Jumlah Objek Pajak
Medan Labuhan 12.829
Medan Belawan 10.109
Medan Tuntungan -
Medan Marelan -

Tujuan kebijakan dan langkah selanjutnya

Pejabat kota menyatakan kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah. Meski demikian, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas.

Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dan mencegah kebocoran pajak. Pemerintah kota juga menegaskan program ini tidak memerlukan pengajuan khusus dan dapat dimanfaatkan secara otomatis oleh wajib pajak yang memenuhi syarat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait