Lokal

Pedagang Diminta Hapus Berita soal Dugaan Jual Beli Kios Medan

Bagikan:
Ilustrasi aktivitas pedagang di Pasar Petisah, Medan

Medan — Polemik dugaan jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan berlanjut setelah perwakilan keluarga pemohon kios mengaku diminta meminta maaf dan menghapus pemberitaan terkait dugaan tersebut.

Permintaan itu disampaikan saat pertemuan di kantor PUD Pasar Medan pada Kamis (20/11/2026). Keluarga menegaskan pihaknya menolak karena memiliki bukti penyerahan uang Rp13.700.000 sebagai tanda jadi.

Kronologi dan bukti pembayaran

Ayu Simaremare, perwakilan keluarga Jusuf Aritonang, mengatakan dia dipanggil oleh seseorang bermarga Simarmata yang mengaku sebagai pegawai PUD Pasar Medan.

Menurut Ayu, dirinya diminta meminta maaf dan bertanggung jawab menghapus sejumlah pemberitaan yang menyinggung nama dua oknum pegawai berinisial MD dan JHR. Ayu menolak permintaan itu karena menurutnya informasi itu berasal dari pengalaman keluarga.

"Tadi pagi saya disuruh datang menemui pegawai PUD Pasar. Saya diminta meminta maaf dan menghapus berita-berita terkait jual beli kios. Tetapi saya menolak karena memang benar kami ditawari kios oleh oknum pegawai bernama MCt dan Zein Husni Rangkuti. Kami juga benar telah menyerahkan uang Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, dan kuitansinya masih ada pada saya. Jadi, apa yang harus saya minta maafkan?"

Ayu menambahkan hingga kini keluarga belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan pemberian kios, meski sebelumnya dijanjikan kios bisa digunakan awal Desember 2026.

Kontroversi permintaan penghapusan dan peran wartawan

Ayu menyatakan tidak mengenal wartawan yang memublikasikan pemberitaan. Dia hanya meminta bantuan media untuk mengonfirmasi persoalan setelah merasa dipermainkan karena kios tak kunjung diberikan.

Satu pernyataan yang memicu protes adalah dorongan agar wartawan yang memberitakan ikut mengurus kios, seolah-olah wartawan memiliki kepentingan dalam transaksi. Pihak keluarga dan media menilai itu tidak relevan.

"Wartawan bekerja berdasarkan informasi awal yang diterima dari narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan. Kalau ada pihak yang keberatan atau merasa pemberitaan tidak benar, silakan gunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi. Bukan justru meminta pedagang menghapus berita,"

pernyataan itu disampaikan oleh Irwan Manalu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, yang menilai permintaan penghapusan berpotensi mengintervensi independensi pers.

Tanggapan pemerintah daerah dan PUD Pasar Medan

Penjabat Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, menyampaikan akan memanggil pihak terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum pegawai yang diduga menerima uang secara pribadi.

"Kita pastikan akan dipanggil dan meminta dilakukan pengecekan serta pemeriksaan internal,"

Erfin juga menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, untuk meminta penjelasan terkait dugaan keterlibatan bawahannya.

Sementara itu, Direksi PUD Pasar Medan menegaskan bahwa proses pemberian kios harus melalui permohonan resmi dan pembayaran ke rekening perusahaan, bukan melalui rekening pribadi pegawai.

Kasus ini membuka sorotan atas tata kelola pengelolaan kios pasar dan mekanisme pengaduan. Pemerintah daerah mendorong pedagang lain yang mengalami hal serupa untuk melapor agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemeriksaan internal.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait