Lokal

Presiden Setujui Pengembalian Tanah Blang Padang Jadi Wakaf

Bagikan:
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama masyarakat di depan Masjid Raya Baiturrahman

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mendapat apresiasi setelah Presiden RI menyetujui pengembalian status Lapangan Blang Padang menjadi tanah wakaf untuk Masjid Raya Baiturrahman. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, melalui siaran pers Jumat (20/11), yang menilai keputusan tersebut sebagai bukti nyata perjuangan Gubernur untuk aspirasi rakyat Aceh.

Keputusan Presiden dan langkah berikutnya

Surat tindak lanjut dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tertanggal 18 November 2026 meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf tanah Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pemerintah pusat juga berjanji memfasilitasi pengadaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan sebagai kompensasi peralihan fungsi lahan.

Respons Aceh Foundation dan penilaian terhadap Mualem

Faisal Rizal Hasan menyatakan rasa terima kasih kepada Presiden dan memuji keseriusan Mualem. Ia mengatakan keputusan itu menunjukkan bahwa perjuangan gubernur membuahkan hasil nyata bagi masyarakat Aceh.

"Dengan perkembangan ini, masyarakat Aceh bisa melihat sendiri bagaimana perjuangan Mualem demi rakyat Aceh. Perjuangan beliau tidak sia-sia dan telah membawa hasil yang maksimal,"

Faisal juga mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh upaya adu domba yang berpotensi menjauhkan rakyat dari pemimpin daerah.

Dampak bagi masyarakat dan penanganan bencana

Selain masalah lahan, Faisal menyoroti konsistensi Mualem dalam merespons berbagai persoalan daerah, termasuk pemulihan pasca-bencana. Ia menilai gubernur tetap aktif mencari solusi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat pulih secepat mungkin.

"Mualem memang jarang berbicara, tetapi beliau terus berbuat demi Aceh. Dalam persoalan bencana, beliau juga tidak berhenti mencari celah dan solusi agar kehidupan masyarakat terdampak bisa segera kembali normal,"

Langkah administrasi dan harapan publik

Dengan surat Menko tersebut, tahapan administratif pengembalian fungsi historis tanah Blang Padang kini diarahkan pada proses hukum di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Publik menantikan proses isbat wakaf yang transparan dan cepat agar lahan tersebut dapat kembali berfungsi sesuai nilai sejarah dan keagamaan setempat.

Penetapan ini juga membuka peluang penataan kompensasi lahan bagi pihak terkait sehingga perpindahan fungsi dapat dilaksanakan tanpa merugikan institusi pertahanan. Masyarakat Aceh berharap proses lanjutan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi umat serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait