Lokal

UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%

Bagikan:
Gubernur Sumatera Utara mengumumkan UMP Sumut 2027 di Medan

Medan — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2027 sebesar Rp3.410.000. Keputusan ini diumumkan pada Jumat, 20 November 2026, setelah pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumut.

Besaran dan cara perhitungan

Besaran UMP 2027 naik sebesar Rp181.001 atau 5,61 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.228.949. Persentase kenaikan dihitung menggunakan formula yang menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Rinciannya: inflasi sebesar 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79% dengan faktor alfa 0,6045. Hasil perhitungan itulah yang mendasari angka final UMP 2027.

Proses penetapan dan pihak terkait

Penetapan UMP dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumut. Dewan ini beranggotakan unsur pemerintah, pengusaha perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta serikat pekerja/serikat buruh.

Gubernur mengatakan keputusan tersebut lahir dari kajian dan dialog panjang yang mengacu pada peraturan ketenagakerjaan serta kondisi ekonomi daerah.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,"

Instruksi untuk bupati/wali kota

Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2027. Batas akhir pengiriman rekomendasi ditetapkan paling lambat 25 November 2026, yaitu lima hari setelah penetapan UMP.

Rekomendasi tersebut wajib disusun berdasarkan UMP Sumut 2027 dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah masing-masing kabupaten/kota.

Dasar hukum penetapan

Penetapan UMP Sumut 2027 merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2027.

Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar koordinasi antar-pemda, pengusaha, dan pekerja untuk menyusun upah minimum di tingkat kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi lokal dan kesejahteraan pekerja.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait