UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Medan — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2027 sebesar Rp3.410.000. Keputusan ini diumumkan pada Jumat, 20 November 2026, setelah pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumut.
Besaran dan cara perhitungan
Besaran UMP 2027 naik sebesar Rp181.001 atau 5,61 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.228.949. Persentase kenaikan dihitung menggunakan formula yang menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Rinciannya: inflasi sebesar 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79% dengan faktor alfa 0,6045. Hasil perhitungan itulah yang mendasari angka final UMP 2027.
Proses penetapan dan pihak terkait
Penetapan UMP dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumut. Dewan ini beranggotakan unsur pemerintah, pengusaha perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta serikat pekerja/serikat buruh.
Gubernur mengatakan keputusan tersebut lahir dari kajian dan dialog panjang yang mengacu pada peraturan ketenagakerjaan serta kondisi ekonomi daerah.
"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,"
Instruksi untuk bupati/wali kota
Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2027. Batas akhir pengiriman rekomendasi ditetapkan paling lambat 25 November 2026, yaitu lima hari setelah penetapan UMP.
Rekomendasi tersebut wajib disusun berdasarkan UMP Sumut 2027 dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah masing-masing kabupaten/kota.
Dasar hukum penetapan
Penetapan UMP Sumut 2027 merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2027.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar koordinasi antar-pemda, pengusaha, dan pekerja untuk menyusun upah minimum di tingkat kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi lokal dan kesejahteraan pekerja.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polres Humbahas Gelar Olahraga Jasmani Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran
Polres Humbahas menggelar olahraga jasmani rutin pada 20 November untuk menjaga kebugaran, mempererat solida...
Presiden Setujui Pengembalian Tanah Blang Padang Jadi Wakaf
Presiden menyetujui pengembalian Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman; Gubernur Mualem...
Polres Humbahas Periksa Angkutan Umum di Doloksanggul pada Operasi Zebra Toba
Satlantas Polres Humbahas memeriksa angkutan umum dan loket di Doloksanggul pada 19/11 dalam Operasi Zebra T...
Medan Gratiskan PBB-P2 2027 dan Diskon 50% untuk Tunggakan
Pemko Medan gratiskan PBB-P2 2027 bagi ketetapan di bawah Rp100.000 dan beri diskon 50% tunggakan; target 61...
Kapolda Sumut Viral Pakai Mobil Mewah, Ternyata Pemberian Bank
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan viral setelah menggunakan van mewah saat kunjungan; polisi menyebut ken...
Pedagang Diminta Hapus Berita soal Dugaan Jual Beli Kios Medan
Perwakilan keluarga pemohon kios di Pasar Petisah menolak diminta menghapus berita dugaan jual beli kios set...