Lokal

Medan Gratiskan PBB-P2 di Bawah Rp100.000 pada 2027

Bagikan:
Ilustrasi pelayanan pajak daerah di kantor Bapenda Medan

Medan — Pemerintah Kota Medan mengumumkan stimulus pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 untuk wajib pajak dengan ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Kebijakan juga mencakup diskon tunggakan 50 persen untuk nilai ketetapan di bawah batas tersebut, dan diperkirakan menyasar 61.376 objek wajib pajak di Kota Medan.

Detail program dan mekanisme

Pembebasan PBB-P2 tahun 2027 berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan. Ketetapan pajak akan tercatat dalam sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.

Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Rata-rata ketetapan wajib pajak yang mendapat manfaat sekitar Rp63.000 per tahun, sehingga manfaat program paling terasa bagi pemilik rumah dan tanah berukuran kecil.

Diskon tunggakan dan syarat pelunasan

Selain pembebasan untuk 2027, pemerintah kota memberi potongan 50 persen dari pokok pajak untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Sanksi administratif dan denda atas tunggakan tersebut juga dihapuskan jika wajib pajak melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,”

Sasaran geografis dan penerima manfaat

Kebijakan ini ditujukan untuk membantu kelompok ekonomi rentan sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah. Data sebaran penerima manfaat menunjukkan beberapa kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak.

  • Medan Labuhan: 12.829 objek pajak
  • Medan Belawan: 10.109 objek pajak
  • Medan Tuntungan: jumlah penerima juga signifikan
  • Medan Marelan: termasuk dalam daftar penerima manfaat

Pengumuman kebijakan disampaikan oleh Wali Kota Medan dan didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Pj Sekda, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kominfo, serta pejabat terkait lain.

Dampak fiskal dan tindak lanjut

Meskipun memberikan stimulus, Pemerintah Kota Medan menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dan mencegah kebocoran.

Ke depan, pemerintah daerah akan memantau realisasi pelunasan tunggakan hingga akhir 2027 dan mengevaluasi efek program terhadap kemampuan fiskal serta daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan meringankan beban kelompok berpenghasilan rendah tanpa mengorbankan upaya peningkatan PAD.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait