MBG Nusantara Luncurkan Tata Kelola 10 Ribu untuk UMKM

Aliansi MBG Nusantara memperkenalkan model Tata Kelola 10 Ribu untuk mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok pangan dan mendorong ekonomi mikro daerah. Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional dan diumumkan pada Minggu, 24 Mei 2026, sebagai bagian program pemenuhan gizi nasional yang lebih inklusif.

Tata Kelola 10 Ribu dan peran UMKM

Model Tata Kelola 10 Ribu dirancang sebagai sistem manajerial untuk menjaga transparansi operasional dan memasukkan pelaku usaha kecil ke dalam jaringan produksi pangan. Inisiatif ini menempatkan UMKM sebagai pilar utama agar intervensi gizi tidak berjalan eksklusif, melainkan juga menjadi stimulan ekonomi mikro.

“Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah,” ujar Hj. Chandra Manggih Rahayu.

Validasi data melalui kolaborasi akademik

Aliansi menekankan pentingnya basis data yang kuat sebagai fondasi tata kelola. Untuk itu, mereka menggandeng mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in. Para mahasiswa akan ditempatkan di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau proses produksi secara langsung.

“Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi teruji di lapangan,” kata Linda Kartika Dewi, yang juga menjabat Ketua Srikandi DPP ARUN.

Sebagai tindak lanjut, aliansi merencanakan Focus Group Discussion pada bulan Juni, bertepatan peringatan Hari Lahir Pancasila, untuk merumuskan standar implementasi ekonomi inklusif berbasis hasil riset lapangan.

Manifestasi konstitusi dan pesan ideologis

Aliansi menempatkan nilai konstitusional dalam praktik sehari-hari jaringan dapurnya dengan menampilkan Pasal 33 UUD 1945 di setiap titik. Langkah ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai subjek aktif, bukan sekadar konsumen.

“Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen,” tegas Bungas T. Fernando Duling (Nando).

Sebaran infrastruktur Dapur SPPG

Hingga kini, Aliansi MBG Nusantara telah membangun jaringan Dapur SPPG di sejumlah provinsi strategis sebagai infrastruktur dasar untuk mendorong kedaulatan pangan dan menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar titik distribusi:

• Sumatera: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan
• Jawa & Bali: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali
• Kalimantan & Timur: Kalimantan Tengah, NTB, Papua Selatan

Jaringan dapur ini diposisikan sebagai infrastruktur fundamental untuk memastikan akses gizi sekaligus membuka ruang bagi pelaku ekonomi lokal memproduksi dan memasok pangan bergizi.

Ke depan, aliansi akan fokus pada penguatan sistem data, pelatihan mutu produksi bagi UMKM, serta penguatan kerja sama lintas sektor—akademik, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha kecil—untuk memastikan program berkelanjutan dan berdampak pada kedaulatan pangan nasional.