30 Tahun Kudatuli: Peringatan, Tuntutan Kebenaran, dan Pelajaran Demokrasi

Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli menegaskan kebutuhan bangsa untuk menjaga ingatan kolektif tentang kekerasan politik yang menimpa partai dan warga. Peringatan ini menuntut pengungkapan siapa yang bertanggung jawab, nasib korban yang hilang, dan makna peristiwa itu bagi perjalanan menuju Reformasi 1998.

"Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa."

Retakan di balik stabilitas Orde Baru

Orde Baru mewariskan narasi pembangunan dan stabilitas. Namun di balik itu, ruang politik dipersempit: pemilu dikendalikan, kampus dinormalisasi, dan pers dibatasi.

Menjelang akhir 1980-an, gerakan masyarakat dan mahasiswa tumbuh melalui pendampingan konflik tanah, aksi buruh, dan pembelaan HAM. Peristiwa seperti Kedung Ombo, Talangsari, penembakan Santa Cruz di Dili, kasus Marsinah, serta bentrokan di Sampang dan Ujung Pandang menjadi bukti retakan yang kian melebar.

Pergulatan PDI dan panggung Surabaya

Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia mengeras setelah Kongres IV 1993. Dukungan akar rumput untuk Megawati Soekarnoputri menyulut ketegangan dengan kepengurusan yang memperoleh pengakuan pemerintah.

Kongres Luar Biasa di Surabaya pada Desember 1993 menegaskan simbol perlawanan terhadap intervensi negara. Sejak saat itu, kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro berkembang menjadi ruang publik bagi mahasiswa, buruh, aktivis, dan seniman.

Pagi ketika kekuasaan menanggalkan topeng

Pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh kelompok yang mengaku pendukung kubu tandingan. Aparat terlihat berada di sekitar lokasi, tetapi penyerbuan tidak dihentikan.

Kerusuhan itu menyebabkan korban jiwa, luka, dan orang hilang. Komnas HAM mencatat 5 orang meninggal, 149 terluka, dan 23 hilang. Peristiwa ini membuka wajah otoritarianisme yang selama bertahun-tahun dibungkus narasi stabilitas.

Dampak politik dan pemilu 1997

Setelah Kudatuli, pemerintahan mengarahkan PDI yang diakui negara untuk mengikuti Pemilu 1997 tanpa Megawati. Akibatnya dukungan massa berpindah, golput meningkat, dan PDI anjlok dari 14,89 persen suara pada 1992 menjadi 3,07 persen pada 1997.

Kekuasaan berhasil menempatkan struktur partai, tetapi gagal memaksa loyalitas pemilih. Hasil pemilu menunjukkan legitimasi politik rezim yang semakin rapuh meski kemenangan di atas kertas tampak besar.

Kudatuli, krisis 1998, dan kelahiran PDI Perjuangan

Kudatuli bukan satu-satunya pemicu Reformasi 1998, namun peristiwa itu memperlihatkan metode intervensi dan represi yang meresap. Krisis finansial Asia 1997–1998 mempercepat ambruknya legitimasi rezim.

Setelah Soeharto mundur, Megawati kembali diakui dan PDI Perjuangan lahir sebagai jawaban rakyat dalam Pemilu 1999. Hasil pemilu itu menunjukkan pembalikan dukungan yang besar terhadap kekuatan politik yang lahir dari perlawanan.

Mengapa peringatan tetap penting

Peringatan 30 tahun Kudatuli menuntut kebenaran dan pertanggungjawaban. Tanpa pengakuan dan penyelesaian, luka kolektif tetap terbuka.

Kini metode pengekangan berubah: dari pembredelan media ke disinformasi, intimidasi digital, dan penggunaan hukum secara selektif. Namun tujuan lama tetap sama, yakni membungkam pengawasan publik terhadap kekuasaan.

Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi membutuhkan ingatan, pengungkapan kebenaran, dan batas-batas yang jelas bagi negara. Peringatan ini harus melampaui nostalgia partai dan menjadi panggilan nasional untuk menegakkan supremasi hukum serta hak-hak korban.