Warga Bangkalan Desak Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Air Bersih
Bangkalan — Warga Bangkalan meminta solusi jangka panjang atas krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau. Aspirasi itu disampaikan saat reses Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Madura, Indriani Yulia Mariska, Selasa, 17 November 2026. Masyarakat menilai distribusi tangki air hanya mengatasi keadaan darurat dan belum menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan.
Kebutuhan infrastruktur sumber air
Warga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Mereka menginginkan sumur bor, penampungan air, atau sumber pipanisasi yang dapat dioperasikan saat kemarau. Menurut warga, langkah itu lebih permanen dibandingkan bantuan tangki air yang bersifat sementara.
“Kami berharap ada pembangunan sumber air bersih jangka panjang. Dengan begitu, saat musim kemarau tiba, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air,” ujar Ismail, salah seorang warga.
Respons DPRD Jatim dan komitmen tindak lanjut
Menanggapi aspirasi tersebut, Indriani Yulia Mariska meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian serius pada masalah ini. Ia menilai air bersih sebagai kebutuhan pokok yang harus ditangani secara tuntas, bukan bersifat sementara.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Indri.
Indriani menyatakan akan memasukkan usulan pembangunan sumber air ke dalam pembahasan program prioritas di tingkat provinsi. Pernyataan itu menunjukkan komitmen wakil rakyat untuk mendorong solusi struktural bagi warga Bangkalan.
Aspirasi pendidikan turut disuarakan
Selain air bersih, peserta reses juga mengangkat persoalan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Warga berharap program pendidikan lebih menyasar siswa dari keluarga kurang mampu agar kesempatan belajar setara merata.
“Pendidikan harus mendapat perhatian serius. Pendidikan yang baik adalah salah satu jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad, salah seorang peserta reses.
Indriani yang juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep menyatakan akan mengawal program bantuan pendidikan. Ia menekankan perlunya kebijakan yang memastikan ekonomi tidak menjadi penghambat akses pendidikan.
“Kami ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Seluruh aspirasi ini akan kami teruskan kepada Pemprov Jatim sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” ujar Indriani.
Implikasi dan langkah ke depan
Aspirasi warga Bangkalan menyorot dua kebutuhan mendasar: ketersediaan air bersih dan pemerataan pendidikan. Kedua isu ini membutuhkan program pemerintah yang berkelanjutan dan terencana agar manfaatnya terasa dalam jangka panjang. DPRD Jawa Timur berpotensi menjadi jembatan kebijakan untuk mendorong investasi infrastruktur air dan penguatan program pendidikan bagi masyarakat Madura.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Distribusi Air Bersih Bojonegoro: Abidin Salurkan 1.017.000 Liter
Abidin Fikri menyalurkan 1.017.000 liter air bersih ke 200 titik di Bojonegoro sejak 12 Agustus–17 November...
DPRD Magetan Minta Pemkab Hati-hati soal Suket Pilkades 2027
Wakil Ketua DPRD Magetan minta Pemkab tak gegabah terbitkan suket pencalonan kepala desa menjelang Pilkades...
Data desil tak akurat, warga diminta ajukan banding ke Pelinsos
DPRD Jatim minta warga yang data desilnya tidak sesuai mengajukan banding lewat Pelinsos atau lewat pemerint...
Abrari Serap Aspirasi di Sumenep: Jalan, Sumur, dan Rumah Ibadah
Abrari menggelar reses di Sumenep pada 16 Nov 2026; warga mengeluhkan jalan, kebutuhan sumur bor, dan renova...
Mahasiswa UNTAG Digitalisasi Bank Sampah di Ampel Surabaya
Mahasiswa Untag Surabaya perkenalkan aplikasi digital bank sampah di RW 8 Ampel untuk catat jenis, berat, da...
DPRD Minta Kembalikan Hasil Pilihan BPD Pontang-Ambulu soal Kuota Perempuan
DPRD Jember minta hasil pemilihan BPD Pontang dan Ambulu dikembalikan sesuai Musdes. Penerapan kuota 30% per...