DPRD Minta Kembalikan Hasil Pilihan BPD Pontang-Ambulu soal Kuota Perempuan
Jember — DPRD Jember meminta hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pontang dan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, dikembalikan sesuai suara hasil musyawarah desa (Musdes). Panitia penjaringan diduga mengubah komposisi anggota dengan alasan memenuhi kuota keterwakilan perempuan di setiap dusun, padahal aturan minimal 30 persen berlaku di tingkat desa.
Gugatan atas perubahan hasil Musdes
Anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi, mempermasalahkan perubahan hasil yang dilakukan panitia. Menurut Alfan, perubahan itu mengganti calon laki-laki yang meraih suara lebih tinggi dengan calon perempuan yang perolehan suaranya lebih rendah.
“Calon perempuan ada, bahkan melimpah. Jadi, alasan tidak ada yang mencalonkan tidak berlaku di sini,”
Alfan menyebut hasil Musdes asli menunjukkan empat perempuan terpilih dari sembilan anggota BPD, atau sekitar 44,4 persen. Jumlah itu telah melampaui batas minimal 30 persen yang berlaku di tingkat desa.
Argumen hukum yang dikemukakan DPRD
Politikus yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan tidak ada aturan yang memaksa penerapan kuota 30 persen pada level dusun. Ia merujuk sejumlah regulasi yang menurutnya mengatur kuota di tingkat desa, bukan dusun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 77 ayat 3
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Jember Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 88
“Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur kuota 30 persen per dusun. Semuanya mengatur kuota di tingkat desa, bukan dusun,”
Tuntutan dan langkah selanjutnya
Alfan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menunjukkan ketentuan tertulis jika pemerintah daerah membenarkan penerapan kuota berdasarkan dusun. Ia menilai penjelasan sebelumnya justru mengaburkan substansi persoalan.
Permintaan DPRD sederhana. Hasil pemilihan dikembalikan sesuai perolehan suara di Musdes, bukan hasil perubahan panitia. Jika DPMD tetap mempertahankan hasil yang diubah, DPRD berencana membawa perkara ini ke rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Yang kami minta sederhana: kembalikan hasil sesuai suara rakyat di Musdes, bukan hasil ubahan panitia,”
Dalam RDPU yang diminta, DPRD akan memanggil dinas terkait dan semua pihak yang terlibat dalam penjaringan untuk menjelaskan dasar hukum perubahan hasil Musdes. Tujuannya memastikan proses pengisian anggota BPD berjalan sesuai ketentuan dan menjaga legitimasi pilihan masyarakat desa.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim Fasilitasi Gamelan untuk Pelestarian Langen Beksan Blitar
Guntur Wahono janji fasilitasi gamelan untuk mendukung pelestarian Langen Beksan di Blitar melalui pengadaan...
Pelatihan Keterampilan Jadi Solusi Pengangguran Usia 35-45
Yordan M. Batara-Goa usulkan pelatihan keterampilan bertahap dan akses pinjaman lunak untuk membantu pencari...
Relokasi Pedagang Pasar Tanjung: DPRD Minta Mitigasi dan Kajian GNI
DPRD Jember minta Pemkab siapkan mitigasi dan kaji ulang penggunaan GNI untuk relokasi pedagang Pasar Tanjun...
Baznas Luncurkan Z-Mart Wangi untuk Dorong Mustahik Naik Kelas
Baznas Banyuwangi meluncurkan Z-Mart Wangi, program modal dan pendampingan usaha untuk mendorong mustahik na...
Tulungagung Pasang Teba Modern Dorong Pilah Sampah Rumah
Winarno pasang tiga teba modern di Desa Gedangsewu, Tulungagung pada 14 Nov 2026 untuk dorong pilah sampah r...
Reses DPRD Jatim: Warga Bulak Protes PBI BPJS, Aturan KK, Iuran Sekolah
Warga Bulak protes penonaktifan PBI BPJS, aturan pembatasan KK, dan iuran komite sekolah saat reses anggota...