Politik

DPRD Minta Kembalikan Hasil Pilihan BPD Pontang-Ambulu soal Kuota Perempuan

Bagikan:

Jember — DPRD Jember meminta hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pontang dan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, dikembalikan sesuai suara hasil musyawarah desa (Musdes). Panitia penjaringan diduga mengubah komposisi anggota dengan alasan memenuhi kuota keterwakilan perempuan di setiap dusun, padahal aturan minimal 30 persen berlaku di tingkat desa.

Gugatan atas perubahan hasil Musdes

Anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi, mempermasalahkan perubahan hasil yang dilakukan panitia. Menurut Alfan, perubahan itu mengganti calon laki-laki yang meraih suara lebih tinggi dengan calon perempuan yang perolehan suaranya lebih rendah.

“Calon perempuan ada, bahkan melimpah. Jadi, alasan tidak ada yang mencalonkan tidak berlaku di sini,”

Alfan menyebut hasil Musdes asli menunjukkan empat perempuan terpilih dari sembilan anggota BPD, atau sekitar 44,4 persen. Jumlah itu telah melampaui batas minimal 30 persen yang berlaku di tingkat desa.

Argumen hukum yang dikemukakan DPRD

Politikus yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan tidak ada aturan yang memaksa penerapan kuota 30 persen pada level dusun. Ia merujuk sejumlah regulasi yang menurutnya mengatur kuota di tingkat desa, bukan dusun.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 77 ayat 3
  • Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
  • Peraturan Daerah Jember Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 88

“Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur kuota 30 persen per dusun. Semuanya mengatur kuota di tingkat desa, bukan dusun,”

Tuntutan dan langkah selanjutnya

Alfan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menunjukkan ketentuan tertulis jika pemerintah daerah membenarkan penerapan kuota berdasarkan dusun. Ia menilai penjelasan sebelumnya justru mengaburkan substansi persoalan.

Permintaan DPRD sederhana. Hasil pemilihan dikembalikan sesuai perolehan suara di Musdes, bukan hasil perubahan panitia. Jika DPMD tetap mempertahankan hasil yang diubah, DPRD berencana membawa perkara ini ke rapat dengar pendapat umum (RDPU).

“Yang kami minta sederhana: kembalikan hasil sesuai suara rakyat di Musdes, bukan hasil ubahan panitia,”

Dalam RDPU yang diminta, DPRD akan memanggil dinas terkait dan semua pihak yang terlibat dalam penjaringan untuk menjelaskan dasar hukum perubahan hasil Musdes. Tujuannya memastikan proses pengisian anggota BPD berjalan sesuai ketentuan dan menjaga legitimasi pilihan masyarakat desa.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait