Politik

Data desil tak akurat, warga diminta ajukan banding ke Pelinsos

Bagikan:

Sidoarjo — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, meminta warga yang merasa data desil-nya tidak sesuai untuk mengajukan keberatan melalui layanan Pelinsos agar perbaikan data bansos berjalan cepat dan tepat. Pernyataan itu disampaikan setelah warga Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan keluhan pada 16 November 2026.

Bagaimana cara mengajukan perbaikan

Hari menjelaskan dua jalur utama pengajuan perbaikan data. Pertama, warga dapat mengajukan keberatan secara mandiri melalui layanan Pelinsos di situs resmi Kementerian Sosial atau melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, perbaikan juga bisa diajukan oleh pemerintah desa atau kabupaten melalui mekanisme administratif.

Usulan dari pemerintah daerah kerap mendapat proses yang lebih cepat di tingkat pusat. Menurut Hari, koordinasi langsung antar instansi mempercepat persetujuan perubahan data.

"Ketika kami ke Jakarta, ketemu Pak Menteri Sosial pada saat itu menegaskan bahwa jika usulan perubahan itu dari pemerintah daerah, itu justru akan lebih cepat di-ACC,"

Pentingnya peran desa dan pemerintah daerah

Proses perbaikan sering dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menginventarisasi warga yang datanya perlu dikoreksi. Hasil Musdes dapat diteruskan lewat surat keputusan bupati dan saluran administrasi ke kementerian terkait.

Dengan melibatkan pemerintah desa, pengusulan perubahan menjadi lebih terstruktur dan memiliki bukti administrasi yang kuat saat diajukan ke pusat.

Penyebab ketidakakuratan data desil

Hari mengidentifikasi dua masalah mendasar: petugas survei belum menjangkau seluruh rumah tangga, dan sebagian warga menolak diwawancarai. Penolakan sering muncul karena warga merasa proses wawancara merepotkan atau pertanyaan terlalu banyak.

"Masyarakat tidak mau diinterview karena merasa ribet, situasi ekonomi susah, ditakoni aneh-aneh, sehingga nggak jawab, sehingga mungkin datanya menjadi tidak valid lagi,"

Akibatnya, informasi sosial-ekonomi tidak terekam lengkap dan dapat mengubah hasil klasifikasi desil.

Koordinasi berkelanjutan dan harapan

Hari menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong perbaikan data secara berkelanjutan. Tujuannya agar program bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Perbaikan data, menurutnya, membutuhkan sinergi antarinstansi dan keterbukaan masyarakat saat pendataan agar kondisi riil keluarga tercermin akurat.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait