Data desil tak akurat, warga diminta ajukan banding ke Pelinsos
Sidoarjo — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, meminta warga yang merasa data desil-nya tidak sesuai untuk mengajukan keberatan melalui layanan Pelinsos agar perbaikan data bansos berjalan cepat dan tepat. Pernyataan itu disampaikan setelah warga Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan keluhan pada 16 November 2026.
Bagaimana cara mengajukan perbaikan
Hari menjelaskan dua jalur utama pengajuan perbaikan data. Pertama, warga dapat mengajukan keberatan secara mandiri melalui layanan Pelinsos di situs resmi Kementerian Sosial atau melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, perbaikan juga bisa diajukan oleh pemerintah desa atau kabupaten melalui mekanisme administratif.
Usulan dari pemerintah daerah kerap mendapat proses yang lebih cepat di tingkat pusat. Menurut Hari, koordinasi langsung antar instansi mempercepat persetujuan perubahan data.
"Ketika kami ke Jakarta, ketemu Pak Menteri Sosial pada saat itu menegaskan bahwa jika usulan perubahan itu dari pemerintah daerah, itu justru akan lebih cepat di-ACC,"
Pentingnya peran desa dan pemerintah daerah
Proses perbaikan sering dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menginventarisasi warga yang datanya perlu dikoreksi. Hasil Musdes dapat diteruskan lewat surat keputusan bupati dan saluran administrasi ke kementerian terkait.
Dengan melibatkan pemerintah desa, pengusulan perubahan menjadi lebih terstruktur dan memiliki bukti administrasi yang kuat saat diajukan ke pusat.
Penyebab ketidakakuratan data desil
Hari mengidentifikasi dua masalah mendasar: petugas survei belum menjangkau seluruh rumah tangga, dan sebagian warga menolak diwawancarai. Penolakan sering muncul karena warga merasa proses wawancara merepotkan atau pertanyaan terlalu banyak.
"Masyarakat tidak mau diinterview karena merasa ribet, situasi ekonomi susah, ditakoni aneh-aneh, sehingga nggak jawab, sehingga mungkin datanya menjadi tidak valid lagi,"
Akibatnya, informasi sosial-ekonomi tidak terekam lengkap dan dapat mengubah hasil klasifikasi desil.
Koordinasi berkelanjutan dan harapan
Hari menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong perbaikan data secara berkelanjutan. Tujuannya agar program bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Perbaikan data, menurutnya, membutuhkan sinergi antarinstansi dan keterbukaan masyarakat saat pendataan agar kondisi riil keluarga tercermin akurat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim Fasilitasi Gamelan untuk Pelestarian Langen Beksan Blitar
Guntur Wahono janji fasilitasi gamelan untuk mendukung pelestarian Langen Beksan di Blitar melalui pengadaan...
Pelatihan Keterampilan Jadi Solusi Pengangguran Usia 35-45
Yordan M. Batara-Goa usulkan pelatihan keterampilan bertahap dan akses pinjaman lunak untuk membantu pencari...
Relokasi Pedagang Pasar Tanjung: DPRD Minta Mitigasi dan Kajian GNI
DPRD Jember minta Pemkab siapkan mitigasi dan kaji ulang penggunaan GNI untuk relokasi pedagang Pasar Tanjun...
Baznas Luncurkan Z-Mart Wangi untuk Dorong Mustahik Naik Kelas
Baznas Banyuwangi meluncurkan Z-Mart Wangi, program modal dan pendampingan usaha untuk mendorong mustahik na...
Tulungagung Pasang Teba Modern Dorong Pilah Sampah Rumah
Winarno pasang tiga teba modern di Desa Gedangsewu, Tulungagung pada 14 Nov 2026 untuk dorong pilah sampah r...
Reses DPRD Jatim: Warga Bulak Protes PBI BPJS, Aturan KK, Iuran Sekolah
Warga Bulak protes penonaktifan PBI BPJS, aturan pembatasan KK, dan iuran komite sekolah saat reses anggota...