Audit Ungkap Selisih Dana KPUM Medan Rp2,25 Miliar
Medan — Dana iuran wajib 3.715 sopir angkot anggota Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) diduga mengalami penyimpangan. Dugaan itu muncul setelah adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPUM 2024 dan hasil audit independen 2025.
Temuan audit dan selisih dana
Seorang anggota KPUM mengatakan audit independen menemukan jumlah saldo bank jauh lebih kecil dari yang dilaporkan. Menurutnya, ada dana yang belum jelas peruntukannya dan menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota.
“Namun, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor Independen, diketahui saldo di bank hanya sebesar Rp1.211.201.627. Berarti, ada selisih Rp2.251.706.699 dana itu yang belum diketahui peruntukannya,”
Perbedaan laporan kas dan kenaikan utang
Selain saldo bank, laporan kas dan setara kas yang disampaikan pada RAT 2024 disebut mencapai Rp324.897.954. Namun, menurut anggota tersebut, angka itu dinyatakan nihil dalam hasil audit 2025.
Anggota juga menyoroti bertambahnya jumlah utang koperasi kepada bank. Dalam laporan awal utang disebut Rp6,18 miliar, tetapi audit 2025 mencatat utang meningkat menjadi Rp8,06 miliar.
| Item | Informasi Laporan | Hasil Audit 2025 |
|---|---|---|
| Saldo bank | -- | Rp1.211.201.627 |
| Selisih dana yang tidak teridentifikasi | -- | Rp2.251.706.699 |
| Kas dan setara kas (RAT 2024) | Rp324.897.954 | Dinilai nihil |
| Utang bank | Rp6.180.000.000 | Rp8.060.000.000 |
Respons pengurus
Ketua Umum KPUM, Mohon Diri Hasibuan, membantah adanya penyelewengan dana anggota. Ia menegaskan laporan keuangan koperasi sudah diaudit oleh pihak independen.
“Tidak benar, dan laporan keuangan sudah di audit oleh auditor independen,”
Dampak bagi anggota dan langkah berikutnya
Sejumlah sopir angkot anggota KPUM menyatakan mereka setiap hari membayar iuran melalui mandor sebesar Rp20.500. Mereka khawatir beban utang yang meningkat akan berdampak pada kewajiban anggota di masa mendatang.
Para anggota menuntut penjelasan lebih rinci dari pengurus koperasi mengenai aliran dana dan penutupan atau pemindahan rekening yang belum diinformasikan. Proses audit lanjutan dan klarifikasi administratif dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan anggota.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPSDM Sumut Klaim 37.000 ASN Telah Ikuti Pelatihan sejak 2020
BPSDM Sumut menyebut 37.000 ASN telah mengikuti pelatihan sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, dengan fok...
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih Terbaik II Anti-Fraud JKN pada INAHAFF 2026; sorotan offroad Gunung Sibayak dan laporan dugaan...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...