Kontroversi Pemutaran Dokumenter Pesta Babi soal Papua

Jakarta. Pemutaran dokumenter Pesta Babi: Colonialism in Our Time oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale memicu kontroversi setelah beberapa pemutaran publik dan diskusi kampus diganggu; militer memperingatkan potensi narasi tidak seimbang, sementara pemerintah menegaskan tidak pernah memerintahkan pelarangan resmi.

Apa isi film dan klaim pembuat

Film investigasi berdurasi 95 menit ini menyorot Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Para pembuat menyatakan proyek itu mengancam hak atas tanah adat, hutan, dan lingkungan setempat. Mereka menggabungkan riset sejarah, antropologi, jurnalistik investigasi, dan analisis kebijakan untuk membingkai isu-isu tersebut dalam kerangka yang mereka sebut colonialism.

Respons militer dan kekhawatiran stabilitas

Pihak militer wilayah mengimbau publik berhati-hati terhadap apa yang disebutnya sebagai "narasi tidak seimbang" terkait Papua. Mereka menekankan bahwa setiap film yang diputar secara publik harus mematuhi aturan sensor dan memiliki sertifikasi dari Lembaga Sensor Film (LSF).

"Kami mengimbau masyarakat bijak dalam menyaring informasi. Konten yang belum melalui proses sensor resmi bisa memuat narasi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan misinformasi," kata Kolonel Tri Purwanto, juru bicara Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih.

Tri juga memperingatkan bahwa narasi visual yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berisiko mengganggu stabilitas sosial di Papua, yang sedang menjadi fokus berbagai proyek pembangunan dan ketahanan pangan.

Penegasan pemerintah: bukan larangan

Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menolak adanya arahan pemerintah untuk melarang pemutaran film itu. Ia menyatakan beberapa penghentian pemutaran di kampus bersifat administratif, sementara pemutaran di lokasi lain berjalan tanpa gangguan.

"Tidak semua kampus melarang pemutaran dokumenter. Di beberapa tempat penghentian terjadi karena prosedur administratif, sedangkan di kampus lain film diputar tanpa gangguan," ujar Yusril.

Yusril menyatakan kritik terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari fungsi demokrasi, meski ia mengakui judul dan pesan film bersifat provokatif. Ia mengimbau agar publik menonton terlebih dahulu, lalu mengadakan diskusi agar masyarakat dapat bersikap lebih kritis.

"Biarkan publik menonton film, lalu mengadakan diskusi dan debat. Dengan demikian publik bisa lebih kritis dan muncul perbedaan pendapat," tambahnya.

Reaksi pembuat film

Salah satu pembuat, Cypri Paju Dale, menilai upaya menghentikan pemutaran dipicu penggunaan kata colonialism dalam judul. Ia menyebut kata tersebut dipakai sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan keterkaitan konflik, pelanggaran HAM, keterbelakangan, deforestasi, dan militerisasi di Papua.

"Film ini sedang dicegah oleh pihak tertentu agar tidak menjangkau audiens yang lebih luas. Banyak pihak tidak ingin apa yang terjadi di Papua diketahui publik," kata Cypri.

Dampak dan langkah ke depan

Kontroversi ini membuka perdebatan tentang kebebasan berekspresi, prosedur sensor, dan cara pemerintah menanggapi kritik pembangunan. Pemerintah mengatakan kritik bisa menjadi bahan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan, sementara pembuat film mengharapkan ruang bagi penonton untuk menilai sendiri bukti yang disajikan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kelanjutan pemutaran film, respons institusi pendidikan, dan kemungkinan dialog terbuka antara pemerintah, militer, akademisi, serta pembuat film.