Pemerintah Genjot Jaringan Kereta Logistik 2.772 km di Kalimantan
Pemerintah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi barang di pulau itu. Rencana ini diumumkan oleh Kementerian Perhubungan dan akan dibiayai melalui skema investasi non-APBN dengan melibatkan investor.
Rencana dan skema pendanaan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan target pembangunan jalur kereta sepanjang 2.772 km tersebut bertujuan untuk memperkuat rantai logistik di Kalimantan. Pemerintah memilih model pembiayaan non-APBN, sehingga pelaksanaan bergantung pada keterlibatan investor swasta dan/atau mitra pembiayaan lain.
Percepatan sesuai kesiapan investor
Presiden Prabowo Subianto dikatakan telah menginstruksikan percepatan proyek ini. Namun, percepatan itu tidak otomatis berlaku jika investor belum siap secara teknis dan finansial. Menhub menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kereta memerlukan biaya besar sehingga butuh kesiapan mitra.
"Presiden Prabowo mendorong kereta logistik dibangun di Kalimantan. Tapi kita harus tunggu bagaimana kesiapan investor, karena bangun kereta ini kan gak murah itu,"
Komite koordinasi dan penyesuaian Ripnas
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan pemerintah akan membentuk sebuah komite. Komite ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan teknis dan kebijakan.
"Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai,"
Agus mengatakan komite tersebut juga memiliki tugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan.
Dampak dan manfaat yang diharapkan
Pembangunan jaringan kereta logistik diharapkan memberi beberapa manfaat langsung bagi Kalimantan:
- Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan sentra produksi;
- Mempercepat distribusi komoditas, terutama sektor mineral dan bahan mentah;
- Menurunkan biaya logistik jangka panjang melalui moda angkutan massal.
Proses selanjutnya akan bergantung pada pembentukan komite koordinasi, dialog dengan calon investor, serta pembaruan teknis pada Ripnas. Pemerintah menempatkan kesiapan finansial dan teknis investor sebagai kunci percepatan pelaksanaan projek ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...