Pemerintah Genjot Jaringan Kereta Logistik 2.772 km di Kalimantan

Pemerintah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi barang di pulau itu. Rencana ini diumumkan oleh Kementerian Perhubungan dan akan dibiayai melalui skema investasi non-APBN dengan melibatkan investor.

Rencana dan skema pendanaan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan target pembangunan jalur kereta sepanjang 2.772 km tersebut bertujuan untuk memperkuat rantai logistik di Kalimantan. Pemerintah memilih model pembiayaan non-APBN, sehingga pelaksanaan bergantung pada keterlibatan investor swasta dan/atau mitra pembiayaan lain.

Percepatan sesuai kesiapan investor

Presiden Prabowo Subianto dikatakan telah menginstruksikan percepatan proyek ini. Namun, percepatan itu tidak otomatis berlaku jika investor belum siap secara teknis dan finansial. Menhub menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kereta memerlukan biaya besar sehingga butuh kesiapan mitra.

"Presiden Prabowo mendorong kereta logistik dibangun di Kalimantan. Tapi kita harus tunggu bagaimana kesiapan investor, karena bangun kereta ini kan gak murah itu,"

Komite koordinasi dan penyesuaian Ripnas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan pemerintah akan membentuk sebuah komite. Komite ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan teknis dan kebijakan.

"Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai,"

Agus mengatakan komite tersebut juga memiliki tugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan.

Dampak dan manfaat yang diharapkan

Pembangunan jaringan kereta logistik diharapkan memberi beberapa manfaat langsung bagi Kalimantan:

• Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan sentra produksi;
• Mempercepat distribusi komoditas, terutama sektor mineral dan bahan mentah;
• Menurunkan biaya logistik jangka panjang melalui moda angkutan massal.

Proses selanjutnya akan bergantung pada pembentukan komite koordinasi, dialog dengan calon investor, serta pembaruan teknis pada Ripnas. Pemerintah menempatkan kesiapan finansial dan teknis investor sebagai kunci percepatan pelaksanaan projek ini.