PKS Desak Transparansi Penanganan Kasus LGBT di Banda Aceh

BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas terkait penanganan kasus LGBT di kota itu, setelah dua tersangka atas nama FD dan AM dibebaskan pada 31 Oktober 2026.

Desakan agar proses hukum jelas dan transparan

PKS menilai pembebasan kedua tersangka tidak boleh menutup kewajiban aparat untuk menjelaskan status perkara kepada publik. Fraksi itu mengingatkan bahwa kasus ini menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan syariat di Banda Aceh.

Fakta penanganan perkara

Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan telah berakhir, sementara berkas belum dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan disebut telah mengembalikan berkas perkara dua kali karena dinilai belum memenuhi kelengkapan.

Fraksi PKS mempertanyakan mengapa kasus yang mendapat perhatian publik luas belum sampai ke persidangan. Mereka meminta klarifikasi tentang adanya kendala penyidikan, pemenuhan alat bukti, atau kekurangan administrasi yang membuat proses berlarut.

Tuntutan evaluasi regulasi dan prosedur

PKS meminta Pemerintah Kota Banda Aceh dan aparat terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus ini. Fraksi juga menyoroti kemungkinan kelemahan aturan yang mengatur jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

• Menjelaskan perkembangan penyidikan dan alasan pengembalian berkas oleh kejaksaan;
• Melakukan evaluasi kinerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penanganan perkara;
• Melakukan kajian regulasi bersama Pemerintah Aceh, DPRA, dan ahli hukum jika diperlukan;
• Mendorong revisi Qanun Jinayah bila ditemukan kekosongan atau ketidakjelasan hukum.

Imbauan penguatan pembinaan dan teladan aparatur

Selain tuntutan hukum, Fraksi PKS mengingatkan bahwa penegakan syariat tidak boleh hanya dilakukan melalui tindakan penindakan. Pemerintah diminta memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, dan program edukasi agama yang berkelanjutan.

PKS juga menekankan pentingnya integritas dan etika aparatur sebagai teladan bagi masyarakat.

"Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, dan kepastian hukum tanpa pandang bulu,"

Fraksi PKS menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam dan mendorong penegakan hukum yang transparan, adil, dan profesional agar persoalan serupa tidak berulang serta masyarakat memperoleh kepastian hukum.