Ayah Pelaku Pemerkosaan Dicabut Hak Asuh oleh Mahkamah Syar’iyah

TAPAKTUAN — Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pada 5 November 2026 memutuskan mencabut seluruh kekuasaan orang tua dari SK (56), ayah yang dinyatakan bersalah memperkosa anak kandungnya.

Putusan dan akibat hukum

Dalam penetapan perkara Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn, hakim Said Nurul Hadi menyerahkan hak pengasuhan anak berinisial I sepenuhnya kepada ibu kandung, S. Putusan ini bertujuan memastikan korban tidak lagi berada di bawah pengaruh pelaku.

SK sebelumnya telah dijatuhi hukuman 200 bulan penjara atau 16 tahun 8 bulan oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan melalui Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang kini berkekuatan hukum tetap.

Langkah kejaksaan untuk perlindungan anak

Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, melalui Jaksa Pengacara Negara, mengajukan permohonan pencabutan hak asuh guna perlindungan berkelanjutan bagi korban. Kejaksaan menyatakan hukuman pidana saja belum cukup untuk menjamin keamanan dan masa depan anak.

Langkah hukum ini dilakukan demi memberikan perlindungan penuh kepada anak korban sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi masa depan dan keselamatan anak,

pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian Kasi Intelijen Kejari Aceh Selatan, Muhammad Ridho SH MH.

Alasan hukum hakim

Hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembebasan kekuasaan orang tua.

Pertimbangan hakim juga memperkuat rujukan kaidah fikih dari kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’, yang menegaskan prioritaskan pencegahan kerusakan di atas pencarian kemaslahatan.

Selain itu, hakim menekankan prinsip maqasid syariah, khususnya hifdz nafs, yakni kewajiban menjaga keselamatan jiwa termasuk kondisi mental dan psikologis anak dari ancaman yang membahayakan.

Implikasi dan pengawasan ke depan

Dengan pencabutan hak asuh, akses dan kewenangan SK terhadap anak dihentikan dan dipindahkan ke ibu. Keputusan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah risiko berulang terhadap keselamatan jiwa dan mental korban.

Ke depan, penerapan putusan akan memerlukan pengawasan pihak terkait agar hak asuh baru berjalan sesuai kepentingan terbaik anak. Upaya pemulihan psikologis korban juga menjadi aspek penting yang perlu dilanjutkan oleh keluarga dan lembaga pendukung.