Ketua Gemira Deliserdang: Buruh Harus Pahami UU Ketenagakerjaan 2026

Deliserdang, Ketua DPC Gemira Kabupaten Deliserdang Muhammad Hendrik, SH MH, mengajak seluruh buruh tidak pasif dan mulai mempelajari UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Ajakan itu disampaikan Sabtu (14/11) usai menerima silaturahmi buruh di Kecamatan Tanjung Morawa karena banyak pelanggaran pemberi kerja yang merugikan kaum pekerja.

Empat isu utama yang perlu dipahami buruh

Hendrik menyoroti empat ketentuan UU yang sering dilanggar: penggunaan outsourcing, durasi kontrak kerja, hak atas penghasilan layak, dan aturan pesangon. Menurutnya, ketidaktahuan buruh membuat mereka rentan dirugikan.

Ada empat pasal yang paling sering terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja. Ini harus difahami oleh kita kaum buruh,

Aturan penggunaan outsourcing

Hendrik mengingatkan bahwa Pasal 95 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026 membatasi penggunaan outsourcing hanya pada empat jenis pekerjaan penunjang. Di luar empat sektor ini, perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga alih daya untuk fungsi produksi.

• Usaha pelayanan kebersihan
• Usaha penyediaan makanan bagi pekerja
• Usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan
• Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja

Hendrik menegaskan bahwa mempekerjakan outsourcing di bagian produksi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Batas maksimal durasi kontrak

Sesuai Pasal 82, kontrak kerja memiliki pola maksimal empat tahun (dua tahun + satu tahun + satu tahun). Setelah masa tersebut habis, perusahaan wajib memberikan kepastian status kepada pekerja, apakah diangkat menjadi karyawan tetap atau kontrak tidak diperpanjang.

Hendrik mengatakan ketentuan ini mengakhiri praktik pengontrakan pekerja bertahun-tahun tanpa kepastian.

Hak atas penghasilan yang layak

Pasal 134 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan. Menurut Hendrik, ini bukan sekadar soal upah minimum, melainkan kecukupan penghasilan untuk hidup secara manusiawi.

Ini bukan sekadar upah minimum. Tapi penghasilan yang layak untuk hidup secara manusiawi. Ini hak dasar buruh yang dijamin undang-undang,

Aturan pesangon saat PHK

Pasal 232 mengatur besaran pesangon bagi pekerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Hendrik mengingatkan banyak pekerja di Deliserdang belum memahami hak pesangon dan ada yang bahkan tidak menerima haknya meski UU sudah mengatur rinci.

Permintaan kepada pemerintah daerah

Hendrik meminta Pemerintah Daerah dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang aktif memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap UU No. 27 Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan pro-rakyat benar-benar dirasakan buruh di lapangan.

Dia juga menyatakan komitmen organisasi untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar hak-hak pekerja terlindungi dan pelanggaran tidak terus terjadi.