Hasto: Karhutla di Kalimantan Diduga Disengaja, Minta Penegakan Hukum

SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang diduga sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya pada Minggu, 23 Agustus 2026, saat Hasto meminta penegakan hukum yang tegas, termasuk terhadap korporasi yang memanfaatkan musim kering untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Peringatan dini terkait El Nino ekstrem

Hasto mengatakan partainya telah lama memperingatkan ancaman El Nino ekstrem yang berpotensi meningkatkan titik api dan memperparah karhutla. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Partai sudah cukup lama mempersiapkan dan memperingatkan adanya ancaman El Nino ekstrem. Itu yang kemudian bisa menciptakan titik-titik api. Itulah yang kemudian seharusnya diantisipasi.

Evaluasi penanganan dan progres yang diharapkan

Hasto menyatakan kebakaran hutan dan lahan bukan fenomena baru, melainkan masalah yang berulang saat musim kering. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap langkah mitigasi dan penanggulangan yang selama ini dijalankan.

Yang dilihat oleh PDI Perjuangan adalah suatu progres di dalam menangani bencana kebakaran hutan tersebut.

Tekankan penegakan hukum terhadap pelaku dan korporasi

Fokus utama pernyataan Hasto adalah penegakan hukum. Ia menuntut agar aparat menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran, termasuk korporasi yang diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar saat musim kering.

Penegakan hukum tetap ditegakkan, sehingga mereka yang dengan sengaja melakukan pembakaran harus diproses hukum dengan tegas, termasuk kalau ada korporasi yang menggunakan musim kering ini untuk melakukan pembukaan lahan-lahan perkebunan. Jangan sampai ini dibiarkan.

Hasto mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum berisiko membuat kebakaran itu berulang setiap tahun. Tanpa sanksi yang adil dan tegas, efek jera tidak tercipta.

Ketika hal tersebut berulang tanpa adanya hukum yang berkeadilan, hukum yang tegas, maka akan selalu terjadi setiap tahun.

Implikasi bagi negara dan masyarakat

Menurut Hasto, penanganan karhutla menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Kegagalan menunjukkan progres yang nyata akan mencoreng reputasi nasional dan meningkatkan dampak kesehatan serta ekonomi bagi warga terdampak.

Betapa malunya kita sebagai bangsa kalau kita tidak bisa menunjukkan suatu progres di dalam penanganan bencana kebakaran hutan.

Pernyataan ini menuntut respons cepat dari pemerintah dan penegak hukum, serta evaluasi kebijakan yang lebih ketat terhadap praktik pembukaan lahan. Pengawasan pada musim kering, audit terhadap aktivitas korporasi, dan pemberian sanksi tegas adalah langkah yang menjadi harapan publik untuk mencegah karhutla berulang.