Hasto Desak Penegakan Hukum Tegas atas Karhutla di Kalimantan

SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendesak penegakan hukum tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang diduga dilakukan secara sengaja. Pernyataan itu disampaikan di Surabaya pada Minggu (23/8/2026), saat Hasto menyoroti potensi penyalahgunaan musim kering oleh pihak tertentu, termasuk korporasi, untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Desakan penegakan hukum

Hasto menegaskan aparat harus memproses pelaku pembakaran tanpa pandang bulu. Ia meminta agar tindakan hukum berlaku bagi individu maupun korporasi yang memanfaatkan musim kering untuk pembukaan lahan.

"Penegakan hukum tetap ditegakkan, sehingga mereka yang dengan sengaja melakukan pembakaran harus diproses hukum dengan tegas, termasuk kalau ada korporasi yang menggunakan musim kering ini untuk melakukan pembukaan lahan-lahan perkebunan. Jangan sampai ini dibiarkan," tegas Hasto.

Menurutnya, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kebakaran berulang setiap tahun. Hasto menilai hukuman yang tegas dan berkeadilan diperlukan agar ada efek jera bagi para pelaku.

Ancaman El Nino dan evaluasi penanganan

Partai, kata Hasto, telah lama memperingatkan adanya ancaman El Nino ekstrem yang meningkatkan risiko karhutla. Ia menekankan kondisi kering yang diperburuk fenomena itu seharusnya diantisipasi lebih serius oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.

"Partai sudah cukup lama mempersiapkan dan memperingatkan adanya ancaman El Nino ekstrem. Itu yang kemudian bisa menciptakan titik-titik api. Itulah yang kemudian seharusnya diantisipasi," ujar Hasto.

Hasto juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap progres penanganan kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kebakaran pada lahan kering bukan fenomena baru dan memerlukan perbaikan sistem penanggulangan.

Dampak, urgensi, dan tanggung jawab negara

Hasto melihat penanganan karhutla sebagai indikator keseriusan negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Jika penegakan hukum lemah, ia khawatir bencana serupa akan terus berulang dan merugikan publik secara luas.

"Ketika hal tersebut berulang tanpa adanya hukum yang berkeadilan, hukum yang tegas, maka akan selalu terjadi setiap tahun," katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya menunjukkan progres nyata dalam penanganan bencana kebakaran hutan demi martabat bangsa dan keselamatan masyarakat.