Pemerintah Kaji Berbagai Skema untuk PTN Gratis
Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Pembahasan meliputi opsi pelaksanaan, tahapan prioritas, dan kemampuan fiskal negara, kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada Rabu, 23 September 2026, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Alternatif skema yang dievaluasi
Menurut Brian, pemerintah menimbang beberapa alternatif penerapan kebijakan. Pilihan itu bisa berlaku untuk semua mahasiswa PTN atau diterapkan secara bertahap berdasarkan kelompok penerima manfaat.
Beberapa opsi yang disebutkan meliputi:
- Memberlakukan subsidi untuk seluruh mahasiswa di PTN;
- Mengutamakan mahasiswa baru terlebih dahulu;
- Penerapan bertahap berdasarkan desil ekonomi keluarga, misalnya mulai dari desil 1-4.
“Kita melihat ini keinginan Presiden sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan. Nah, ini yang kami sedang lakukan hitungan-hitungan,”
Pertimbangan fiskal dan tahapan
Brian menegaskan seluruh opsi akan dihitung secara cermat untuk menilai kesesuaian dengan kondisi keuangan negara. Pemerintah akan mengecek ruang fiskal sebelum menentukan skema final.
“Nanti kita semuanya akan kita exercise. Mana yang paling fit dengan kondisi fiskal kita, ruang fiskal kita,”
Proses itu mencakup simulasi biaya, proyeksi anggaran, dan prioritisasi kelompok penerima. Tujuannya agar kebijakan dapat berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Fokus memperluas akses pendidikan
Usaha ini bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Brian menekankan Presiden memiliki keinginan kuat untuk menginvestasikan lebih besar pada sektor pendidikan.
“Intinya kan Bapak Presiden sangat berkeinginan memajukan pendidikan, memperluas akses pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Terutama yang PTN terlebih dahulu,”
Dengan demikian, PTN menjadi fokus awal dalam pembahasan kebijakan pendidikan gratis sebelum kebijakan diperluas ke jenjang lain.
Apa yang berikutnya?
Pemerintah akan melanjutkan penghitungan dan evaluasi untuk menentukan skema yang paling sesuai. Keputusan akhir akan mempertimbangkan kemampuan fiskal, urgensi pemerataan akses, serta tahapan implementasi yang realistis.
Hasil kajian diharapkan memberikan kerangka yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan, termasuk prioritas kelompok penerima dan estimasi kebutuhan anggaran jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...