Sejarah Pancasila dan Penetapan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional

Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni. Tahun ini peringatan jatuh pada Senin, 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan hari ini sebagai momen refleksi sejarah sejak gagasan Pancasila pertama kali disampaikan pada 1 Juni 1945.

Sejarah singkat lahirnya Pancasila

Gagasan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diperkenalkan ke publik pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Sukarno menyampaikan pidato di sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang berlangsung pada 29 Mei–1 Juni 1945. Pidato tersebut diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPK dan menjadi titik awal rumusan dasar negara.

Dari Piagam Jakarta ke pengesahan PPKI

Setelah pidato Sukarno, rumusan awal Pancasila disusun dalam Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan krusial pada butir pertama Piagam Jakarta sehingga berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan final ini kemudian disahkan resmi oleh PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945.

Penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional

Sebelum penetapan Hari Lahir Pancasila, pemerintah telah menetapkan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Untuk melengkapi penanda sejarah ketatanegaraan, pemerintah lalu mengatur Hari Lahir Pancasila secara khusus.

Ketentuan resmi mengenai Hari Lahir Pancasila tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Keppres tersebut, pemerintah membuat dua ketetapan pokok:

• Menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
• Menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

Makna dan tindak lanjut

Penetapan hari ini dimaksudkan sebagai pengingat kolektif atas asal-usul dasar negara dan ajakan refleksi bagi masyarakat. Setiap 1 Juni menjadi momen untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk informasi resmi terkait sejarah dan kebijakan, publik dapat merujuk ke sumber lembaga pemerintah yang menangani materi ideologi dan kebudayaan seperti BPIP.