DPRD Medan: Harga Ayam Potong Capai Rp60.000/kg, Bebani Warga
Medan — Anggota DPRD Kota Medan Ahmad Afandi Harahap menyoroti kenaikan harga ayam potong yang kini disebut mencapai Rp60.000 per kilogram. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (7/9) dan menegaskan bahwa kenaikan harga berpotensi membebani rumah tangga, pedagang, dan pelaku usaha kuliner.
Kenaikan harga dan dampak langsung
Afandi menyebut kenaikan harga ayam bersifat drastis. Ayam menjadi salah satu sumber protein utama keluarga, sehingga lonjakan harga berdampak luas. Selain konsumen rumah tangga, warung makan dan pelaku usaha kuliner juga merasakan tekanan biaya produksi.
'Yang kita soroti bukan hanya kenaikan harga sembako secara umum, tetapi juga harga ayam potong mencapai harga Rp.60.000, yang kenaikannya sangat drastis. Ini tentu sangat membebani masyarakat.'
Desakan agar Pemko Medan bertindak
Afandi meminta Pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait tidak pasif. Ia menekankan perlunya pemantauan harga dan ketersediaan pangan secara rutin, bukan menunggu keluhan warga.
'Pemerintah itu harus hadir dan cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang sudah meresahkan warga masyarakat. Jangan sudah berkoar-koar masyarakat, baru sibuk merespons.'
Telusur hulu hingga hilir
Legislator itu meminta pemeriksaan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah diminta memeriksa peternak, distributor, dan pedagang pasar untuk mengetahui penyebab kenaikan, apakah karena pasokan berkurang, biaya produksi naik, gangguan distribusi, atau permintaan yang melonjak.
Afandi memaparkan langkah yang perlu diambil pemerintah:
- Turun langsung ke pasar untuk memantau harga dan ketersediaan ayam.
- Menelusuri rantai pasok mulai peternak hingga distributor.
- Menguatkan koordinasi antar instansi pemerintah dan pelaku usaha terkait.
'Pepatah mengatakan, bagaikan pemadam kebakaran. Begitu api muncul, barulah sibuk hendak memadamkannya.'
Intervensi jangka pendek dan pembenahan jangka panjang
Afandi menyarankan intervensi pasar seperti operasi pasar atau pasar murah sebagai solusi jangka pendek bila harga sudah memberatkan. Namun ia menekankan intervensi harus diikuti pembenahan pasokan dan distribusi agar gangguan harga tidak berulang.
Menurutnya, pengendalian harga tidak boleh bersifat sporadis. Pengawasan rutin dan sistem deteksi dini diperlukan untuk mencegah kenaikan yang dapat memicu gejolak sosial.
Penutup: harapan dan tindak lanjut
Afandi meminta Pemko Medan segera mencari penyebab kenaikan dan mengambil langkah cepat sebelum dampak lonjakan harga semakin meluas. Ia menegaskan pemerintah harus mampu membaca situasi dan melakukan tindakan pencegahan demi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Banda Aceh Gelar Survei Akreditasi Puskesmas Kuta Raja
Dinas Kesehatan Banda Aceh menggelar survei akreditasi tiga hari di Puskesmas Kuta Raja untuk mempertahankan...
Sabang Prioritaskan Kesejahteraan dan Pariwisata dalam APBK 2027
Pemerintah Kota Sabang menetapkan prioritas APBK 2027: kesejahteraan warga, penguatan pariwisata, dan perbai...
Aceh Tenggara Deklarasi Damai Sambut Pilkades Serentak
Pemerintah Aceh Tenggara dan Forkopimda menggelar Deklarasi Damai untuk memastikan Pilkades Serentak berjala...
Banda Aceh Lepas Petugas Survei Bantuan Rumah Layak Huni
Wakil Wali Kota Banda Aceh melepas dan menyematkan rompi pada petugas survei bantuan rumah layak huni untuk...
Taput Salurkan Rp434,93 Juta PSSE 2026 kepada 87 KPM
Pemkab Tapanuli Utara salurkan Rp434,93 juta PSSE 2026 kepada 87 KPM untuk modal usaha di sembilan kecamatan...
FUI Sumut Desak Penyelesaian Kasus Nasabah BSI yang Dirugikan
FUI SU Amanar mendesak penyelesaian transparan kasus nasabah BSI LS; laporan sudah teregister di Polda Sumut...