FIFA Evaluasi Tata Kelola Usai Polemik Penjualan Saham

Jakarta — FIFA akan melakukan evaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Keputusan itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan.

Pembatalan rencana saham dan reaksi awal

Pembatalan penjualan saham memicu sorotan terhadap kebijakan internal FIFA dan menimbulkan pertanyaan tentang prosedur tata kelola. Beberapa konfederasi serta pemangku kepentingan sebelumnya meminta agar setiap kebijakan strategis dibuat lebih transparan.

Dukungan pimpinan kepada Presiden

Meski mendapat kritik, jajaran pimpinan FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Presiden Gianni Infantino. Pernyataan dukungan itu disampaikan seusai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko, antara Sekretaris Jenderal dan Dewan Manajemen.

"Sekretaris Jenderal FIFA dan anggota Dewan Manajemen FIFA menegaskan kembali dukungan penuh kepada Presiden FIFA Gianni Infantino."

Tujuan evaluasi tata kelola

FIFA menyatakan evaluasi bertujuan memperkuat mekanisme pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang serta memperbaiki komunikasi dengan semua pemangku kepentingan.

Posisi Infantino dan kontinuitas kepemimpinan

Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal dan jajaran administrasi, serta mengapresiasi kerja mereka dalam menjalankan program organisasi. Pernyataan resmi FIFA menegaskan solidaritas internal di tengah kontroversi.

"Presiden FIFA menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi FIFA."

Gianni Infantino telah menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016. Masa jabatan ketiganya berlangsung hingga 2027 setelah terpilih kembali pada Kongres FIFA 2023.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Evaluasi tata kelola yang diumumkan FIFA akan menjadi fokus perhatian para konfederasi dan sponsor. Hasil evaluasi diperkirakan akan menentukan perubahan prosedur internal dan standar transparansi organisasi.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan menunggu rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup evaluasi, jadwal pelaksanaannya, serta rekomendasi yang akan diajukan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.