DPRD Minta Evaluasi Direksi PT PPSU Usai Sepinya PRSU

Medan, 20 Juli 2026 — Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT PPSU) sebagai pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Desakan ini muncul setelah PRSU memasuki pekan ketiga dan masih sepi pengunjung.

Desakan evaluasi direksi

Rudi menyatakan kondisi sepinya pengunjung membuktikan pengelolaan PRSU tidak berjalan maksimal. Ia menilai panitia dan pengelola gagal menghadirkan inovasi yang dapat menarik minat masyarakat.

"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton,"

Penyebab sepinya pengunjung

Rudi merinci dua faktor utama. Pertama, harga tiket dianggap memberatkan pengunjung. Kedua, konsep acara dinilai stagnan tanpa terobosan baru.

Ia juga menilai keramaian yang terlihat selama penyelenggaraan hanya dipicu oleh konser tertentu. Itu bukan indikator bahwa keseluruhan acara PRSU berhasil menarik massa secara konsisten.

"PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu,"

Bandingkan dengan even besar

Rudi membandingkan antusiasme masyarakat saat konser besar, seperti saat Dewa 19 tampil di Medan. Menurutnya, PRSU belum menunjukkan daya tarik serupa. Ia menekankan bahwa bukti paling sederhana untuk mengukur kunjungan adalah kondisi lalu lintas sekitar lokasi.

"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," tegasnya.

Tuntutan konkret DPRD

Untuk mengatasi persoalan, Rudi meminta pengelola menurunkan harga tiket dan melakukan promosi lebih masif. Ia juga mengkritik penggunaan jasa event organizer (EO) yang menurutnya belum menunjukkan profesionalisme sesuai standar event besar.

Rudi menegaskan DPRD telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap BUMD. Namun, kondisi di PT PPSU dinilai sudah cukup nyata untuk memicu tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi.

"Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi,"

Penutup: langkah ke depan

Permintaan evaluasi ini menempatkan tekanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menilai kinerja PT PPSU. Jika tidak ada perbaikan signifikan, DPRD menuntut perombakan direksi demi memperbaiki kualitas penyelenggaraan PRSU ke depan.