Keracunan MBG di Sumut, BGN Tutup SPPG dan Diminta Hentikan Program

Medan. Maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara memaksa Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pengelolaan dapur dan rantai pasok sejak pertengahan September. BGN menemukan banyak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang belum memenuhi SOP, sehingga beberapa unit dihentikan operasionalnya sementara untuk perbaikan.

Kondisi SPPG dan tindakan BGN

Kepala Kantor Pelayanan Gizi Medan untuk Sumut dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyatakan temuan utama adalah sarana yang belum sesuai petunjuk teknis. BGN memberi sanksi berupa penutupan sementara hingga perbaikan standar terpenuhi.

"Kekurangan yang paling banyak kami temukan adalah kondisi sarana yang belum sesuai juknis. Ini yang terus kami benahi agar seluruh SPPG memenuhi SOP,"

SPPG bermasalah dikenai penghentian operasi selama 30 hari. Dalam kasus kelalaian berat, BGN juga mengganti kepala dapur, relawan, dan pengawas makanan serta gizi.

Rantai pasok dan kapasitas produksi

BGN menyoroti rantai pasok, khususnya bahan pangan yang mudah rusak, seperti ikan. Penyimpanan yang tidak sesuai prosedur dinilai sebagai salah satu faktor penyebab makanan berbau dan basi.

Menurut penjelasan BGN, setiap SPPG memasak hingga 3.000 porsi per hari dengan jam operasi mulai pukul 02.00 hingga 09.00 WIB. Ketika satu SPPG ditutup, distribusi sulit dialihkan karena dapur lain sudah mencapai kapasitas maksimal.

Posko pengaduan dan respons BGN

BGN menyatakan menerima keluhan publik melalui posko pengaduan yang muncul di masyarakat. Laporan itu dianggap sebagai masukan penting untuk memperbaiki standar pelayanan dan meminimalkan risiko kesehatan penerima MBG.

Kritik publik dan seruan evaluasi menyeluruh

Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda meminta penghentian operasional bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP. Ia menilai kelanjutan operasi tanpa perbaikan berisiko bagi keselamatan penerima program.

"Ini berbahaya bagi keselamatan penerima MBG. Bagaimana tanggung jawab BGN membiarkan SPPG beroperasi tanpa mematuhi SOP yang ada,"

Elfenda juga menyorot masalah lain yang pernah muncul pada MBG, termasuk laporan korupsi, kasus makanan tercemar, dan beban terhadap APBN. Ia menegaskan agar pemerintah pusat menghentikan pemaksaan program sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan.

Sampai langkah perbaikan berjalan, BGN dan pemangku kepentingan daerah harus memastikan standar kebersihan, penyimpanan, dan distribusi terpenuhi agar program MBG kembali aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.