DPC MAI Medan Dukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

MEDAN – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia (DPC MAI) Kota Medan bergabung dengan ribuan massa dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP-MBG) Sumut menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (19/6) siang. Aksi itu menuntut keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan perbaikan tata kelola di lapangan agar program tetap berjalan dan tepat sasaran.

Aksi dan tuntutan

Massa lintas elemen menyampaikan misi tegas: membentengi program dari potensi penghentian dan meminta pemeriksaan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan internal organisasi sebelum menyerahkan petisi kepada pihak pemerintah provinsi.

Siapa yang hadir

Rombongan DPC MAI Medan dipimpin langsung oleh Ketua Suwarno SE MM, didampingi Sekretaris Zullifkar AB, ST, serta seluruh fungsionaris organisasi. Mereka hadir sebagai bagian dari dukungan kolektif terhadap manfaat program yang dirasakan masyarakat, terutama generasi muda.

Pernyataan pimpinan MAI

Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno SE MM, menegaskan keterlibatan organisasinya merupakan bukti loyalitas ideologis dan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan dukungan sekaligus kebutuhan perbaikan tata kelola program.

Kami mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis karena manfaat nyatanya dirasakan langsung oleh masyarakat dan generasi muda sebagai aset masa depan bangsa.

Kami mengharapkan adanya langkah konkret dalam tata kelola, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program ini agar semakin tepat sasaran, aman, sehat, dan berkualitas.

Penyerahan petisi dan tindak lanjut

Aksi diakhiri dengan penyerahan petisi dukungan sekaligus dorongan perbaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bobby Nasution. Perwakilan massa diterima oleh pihak gubernur untuk menyampaikan isi petisi dan berharap adanya respons cepat dari pemerintah provinsi.

Permintaan perbaikan tata kelola

Dalam petisi dan pernyataan publik, massa menekankan beberapa poin perbaikan utama, antara lain:

• Pengawasan pelaksanaan program di lapangan secara konsisten.
• Transparansi mengenai alokasi anggaran dan distribusi bantuan.
• Akuntabilitas agar program mencapai penerima yang tepat.

Aksi ini memperlihatkan dukungan politik dan sosial dari organisasi kemasyarakatan terhadap program publik yang dianggap penting oleh warga. Pemerintah provinsi diharapkan menindaklanjuti tuntutan dan memastikan program berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan penerima manfaat.