LBH Medan: Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Ancaman Privasi

Medan — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi Polri bukan sekadar perkara pidana. LBH menyebutnya sebagai ancaman serius terhadap hak privasi warga negara dan meminta penyidikan yang transparan dan akuntabel.

LBH: bukan hanya soal pidana, tapi ancaman hak konstitusional

Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, mengatakan dugaan penyadapan itu bukan hanya menimpa segelintir pejabat. Menurutnya, target penyadapan termasuk Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, pengusaha, media, dan LSM.

"Kasus Listyo Sigit Prabowo Cs bukan semata-mata tentang dugaan tindak pidana makar, melainkan ancaman yang sangat serius terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945."

LBH Medan menegaskan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap orang, serta hak untuk merasa aman dan terlindungi.

Dugaan makar dan gambaran masalah Polri

Selain menyebut pelanggaran privasi, LBH Medan menduga perkara ini memiliki dimensi tindak pidana makar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 191 juncto Pasal 193 ayat (1).

Irvan menyatakan, bila nomor telepon Presiden bisa disasar penyadapan ilegal, maka keamanan privasi warga sipil berada dalam bahaya karena metode serupa dapat menimpa masyarakat pada umumnya.

"Jika Presiden dan tokoh-tokoh lainnya dengan sangat mudah disadap secara ilegal, maka dapat dipastikan tindakan serupa berpotensi terjadi terhadap masyarakat sipil atau warga negara."

LBH menyebut periode penyadapan berlangsung pada 2025—2026 dan memandang kasus ini sebagai puncak dari berbagai persoalan struktural dan kultural dalam tubuh Polri.

Desakan reformasi dan tuntutan penyidikan terbuka

Organisasi itu mengaitkan kasus ini dengan seruan reformasi kepolisian yang selama ini datang dari masyarakat sipil, akademisi, dan NGO. LBH menuntut reformasi menyeluruh, termasuk penanganan tindakan represif, kriminalisasi, keterlibatan politik, dan penyalahgunaan wewenang.

LBH meminta penyidik mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan, penerima hasil penyadapan, dan seluruh target yang menjadi sasaran ilegal tersebut.

"Pengungkapan perkara tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil."

Status perkara dan tersangka

Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan terjadi pada 2025—2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya dilaporkan ditahan di Rutan Mabes Polri untuk keperluan penyidikan.

LBH Medan menegaskan pengusutan yang profesional, akuntabel, dan transparan penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan melindungi hak privasi warga negara.