Digitalisasi Perlinsos Bisa Hemat Anggaran hingga Rp200 Triliun

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) dapat memangkas belanja negara secara signifikan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu, 19 Agustus 2026, dan dikutip kembali di Jakarta pada 20 Agustus 2026. Qodari menyebut efisiensi berasal dari penerapan sistem terintegrasi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Fondasi DPI dan uji coba sejak 2025

Menurut Qodari, Perlinsos digital merupakan sistem digital terintegrasi pertama yang masuk fase uji coba sejak 2025. Penerapan ini berdasar pada penguatan DPI yang terus ditingkatkan pemerintah. DPI berfungsi sebagai infrastruktur digital bersama untuk menghubungkan data dan layanan antarprogram sosial.

Efisiensi anggaran pada PKH dan BPNT

Qodari mencontohkan dua program yang sudah menunjukkan efisiensi, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Menurutnya, kedua program tersebut mampu mengefisiensikan anggaran hingga mencapai puluhan triliun rupiah setelah memanfaatkan sistem digital.

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Potensi penghematan skala nasional

Bakom memperkirakan ketika model digital terintegrasi itu diterapkan pada seluruh program perlindungan sosial, potensi efisiensi anggaran akan jauh lebih besar. Angka efisiensi yang disampaikan Qodari berkisar antara Rp127 hingga Rp200 triliun.

"Dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun,"

Kesesuaian dengan arah pemerintahan

Qodari menilai potensi efisiensi ini sejalan dengan visi dan misi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, digitalisasi Perlinsos tidak hanya menghemat penggunaan anggaran, melainkan juga meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia,"

Dampak bagi penerima bantuan

Lebih lanjut, Bakom meyakini Perlinsos digital akan membuat proses pemutakhiran data penerima bantuan lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Dengan data yang lebih mutakhir dan sistem terintegrasi, diharapkan ketepatan sasaran bansos meningkat dan kebocoran anggaran berkurang.

Rencana penerapan skala penuh masih memerlukan evaluasi lanjutan dari uji coba yang sudah berjalan sejak 2025, termasuk penajaman teknis DPI dan tata kelola data untuk memastikan efektivitas dan perlindungan penerima manfaat.