BGN Sambut Rekomendasi Menteri HAM Perkuat Pemulihan Penerima MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk memperkuat mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026. Rekomendasi dinilai sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan perlindungan hak penerima manfaat.

Respons BGN atas rekomendasi

BGN menilai rekomendasi Menteri HAM relevan dengan upaya lembaga memperkuat akuntabilitas program. Menurut Kabiro Hukum dan Humas, masukan tersebut membantu memperbaiki proses pemulihan bagi masyarakat terdampak pelaksanaan MBG.

"Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,"

Landasan kerja sama BGN dan Kementerian HAM

Kerja sama BGN dan Kementerian HAM didasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 yang ditandatangani pada Oktober 2025. Nota ini menjadi rujukan koordinasi dalam pelaksanaan program dan perlindungan hak penerima manfaat.

• Pertukaran data dan informasi terkait pemenuhan gizi nasional sesuai standar HAM
• Pendampingan program MBG oleh Kementerian HAM
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hak asasi manusia

Perbaikan tata kelola dan evaluasi

Hidayati menegaskan bahwa pimpinan BGN telah memulai langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi bertujuan memastikan program berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Evaluasi bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan proses penting memastikan program terus berkembang dan menjadi semakin baik," kata Hidayati.

Dampak rekomendasi dan prospek ke depan

Rekomendasi Menteri HAM dipandang dapat memperkuat perlindungan hak penerima manfaat sekaligus meningkatkan mekanisme pemulihan bila terjadi masalah pelaksanaan. BGN menyatakan akan menjadikan masukan tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola dan penguatan kolaborasi dengan Kementerian HAM.

Dengan landasan Nota Kesepahaman dan langkah evaluasi, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang sehingga manfaatnya lebih merata dan terlindungi secara hak asasi.