Politik

Surabaya Butuh Ekosistem Bank Sampah, Bukan Sekadar Tempat

Bagikan:

Karang Taruna RW 8 di Kelurahan Ampel, Surabaya, menunjukkan inisiatif pengelolaan sampah melalui bank sampah mandiri, namun kegiatan itu belum didukung sistem pencatatan dan dukungan lingkungan yang memadai. Temuan ini terungkap saat peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan sosialisasi digitalisasi bank sampah pada 14 November 2026. Kondisi tersebut memicu kebutuhan perubahan pendekatan dari sekadar penyediaan fasilitas menuju pembentukan ekosistem pengelolaan sampah.

Kondisi pengelolaan sampah di tingkat masyarakat

Surabaya telah memperkenalkan fasilitas pemilahan dan tempat sampah berkategori, tetapi kebiasaan memilah di rumah tangga belum merata. Banyak sampah masih tercampur sejak dari sumber, sehingga proses pemilahan, pemrosesan, dan pemanfaatan kembali menjadi lebih sulit. Pandangan umum yang menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus segera dibuang juga memperlemah nilai ekonomi material yang bisa dipulihkan.

Temuan KKN di Kelurahan Ampel

Dalam kegiatan KKN tersebut, tim menemukan bahwa Karang Taruna RW 8 sudah melakukan pengumpulan sampah secara mandiri dan menjualnya kepada pengepul. Hasil penjualan dijadikan kas organisasi untuk kegiatan kepemudaan. Namun, sistem pencatatan masih mengandalkan perkiraan tanpa data terperinci mengenai jenis, berat, dan nilai jual sampah.

Tantangan partisipasi dan operasional

Partisipasi warga juga belum optimal karena kekhawatiran terhadap penumpukan sampah di sekitar rumah atau tempat penampungan. Situasi ini menimbulkan paradoks: warga menghendaki lingkungan bersih, tetapi keberatan terhadap lokasi penampungan yang kurang tertata. Akibatnya, inisiatif pemuda sering berjalan sendiri tanpa dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar.

  • Ketiadaan pencatatan terperinci atas jenis dan berat sampah
  • Resistensi warga terhadap penumpukan sampah di lingkungan
  • Keterbatasan akses pasar bagi material daur ulang

Solusi: dari membuang ke mengelola sumber daya

Perubahan paradigma diperlukan: pengelolaan sampah harus dilihat sebagai pengelolaan sumber daya, bukan sekadar pembuangan. Dalam perspektif ekonomi sirkular, material bisa kembali ke rantai ekonomi lewat penggunaan ulang, pemrosesan, dan daur ulang. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan warga sejak di sumber sampah dan sistem pengelolaan yang transparan.

Peran pemuda dan pemerintah

Karang Taruna bisa bertransformasi menjadi penggerak ekonomi komunitas, melalui pembelajaran kewirausahaan, pengelolaan keuangan bank sampah, pemanfaatan teknologi, dan jaringan dengan pengepul serta industri daur ulang. Pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem ini lewat edukasi pemilahan, penyediaan fasilitas, mekanisme pengangkutan yang jelas, pendampingan kelompok pengelola, serta akses pasar bagi material daur ulang.

Memisahkan sampah di rumah adalah langkah paling sederhana namun krusial. Tanpa keterhubungan antar tahap—dari rumah tangga hingga pasar daur ulang—bank sampah berisiko menjadi aktivitas yang bergantung pada semangat segelintir orang. Surabaya membutuhkan lebih dari infrastruktur; kota butuh ekosistem yang menghubungkan kesadaran rumah tangga, inovasi pemuda, keberlanjutan ekonomi, dan kebijakan publik untuk membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait