Eri Cahyadi: 13 Kepala PD Diganti karena Target Belum Tercapai

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam setahun karena target output dan outcome belum tercapai, berdasarkan evaluasi kinerja.

SURABAYA, 7 Oktober 2026 — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam satu tahun terakhir bukan karena selera pribadi, melainkan hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan target tidak tercapai. Keputusan diambil untuk mempercepat capaian pembangunan dan perbaikan layanan publik.

Alasan pergantian kepala perangkat daerah

Eri mengatakan setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan program menghasilkan output dan outcome sesuai janji. Evaluasi rutin menjadi dasar penilaian kelanjutan kepemimpinan di perangkat daerah.

Ia menegaskan pergantian dilakukan bukan karena suka atau tidak suka, melainkan karena target yang dijanjikan belum terpenuhi dalam satu tahun kerja.

Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun

Menurut Eri, kepala daerah harus menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai sasaran. Ia memberi perumpamaan untuk menjelaskan peran tersebut.

Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri

Pergeseran pola kerja ASN dan pelayanan dekat warga

Sejalan tuntutan kinerja, Pemkot Surabaya mengubah pola kerja ASN untuk membawa pelayanan lebih dekat ke masyarakat. ASN tidak lagi hanya bekerja dari kantor, tetapi hadir langsung di tingkat balai RW.

Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya

Pendekatan layanan disusun mengikuti siklus kehidupan warga, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Dari setiap tahapan itu, pemerintah menentukan layanan yang dibutuhkan dan disediakan.

Digitalisasi dan penyederhanaan aplikasi

Pemkot juga menyederhanakan ratusan aplikasi menjadi dua platform utama. Pertama, KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan. Kedua, WargaKu sebagai kanal bagi warga melaporkan masalah dan kebutuhan layanan.

Eri menegaskan penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan tanpa kebingungan akibat banyaknya aplikasi.

Indikator keberhasilan pemerintahan

Ukuran keberhasilan pemerintahan, menurut Eri, bukan sekadar banyaknya program. Yang menentukan adalah perubahan nyata pada indikator pembangunan. Ia menyebut tujuh fokus utama:

• Penurunan kemiskinan
• Pengurangan pengangguran terbuka
• Penurunan stunting
• Penurunan angka kematian ibu dan anak
• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
• Penurunan gini rasio
• Pertumbuhan ekonomi

Eri menegaskan, jika tujuh indikator itu tidak menunjukkan perubahan, maka kepala daerah dinilai gagal menjalankan tugasnya. Pergantian pejabat dianggap bagian dari upaya memperbaiki arah pencapaian tersebut.

Ke depan, langkah evaluasi dan penyesuaian kebijakan diarahkan untuk mempercepat perbaikan indikator dan mendekatkan layanan kepada warga sebagai upaya memastikan hasil pembangunan berpihak pada masyarakat.