Yahya Zaini Hormati Tuntutan Audit Program MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menghormati aksi demonstrasi yang menuntut audit terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi berlangsung di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu 10 Juni 2026, dan mendapat respons Yahya sehari setelahnya. Ia menilai penyampaian aspirasi adalah hak warga dan menekankan pentingnya menunggu hasil pemeriksaan resmi.
Respons Yahya Zaini terhadap tuntutan audit
Yahya menyatakan bahwa audit pengelolaan anggaran adalah kewenangan lembaga resmi negara. Ia meyakini BGN telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti kementerian dan lembaga lain.
"Pertama, saya menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit program MBG, itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan,"
Yahya menambahkan bahwa hasil audit BPK menjadi rujukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan.
Isi tuntutan dan bentuk aksi demonstrasi
Kelompok yang menamakan diri MBG Watch menggelar aksi di Jakarta Pusat. Massa mengkritik pelaksanaan program dan menuntut evaluasi tata kelola secara menyeluruh.
Beberapa tulisan pada poster yang muncul selama aksi antara lain:
- "Gedung Ini Kami Segel"
- "Audit MBG"
- "Kami Muak! Rombak Total MBG!"
Para demonstran membawa atribut seperti panci dan peralatan masak sebagai simbol protes. Mereka juga menyampaikan orasi bergantian menggunakan pengeras suara untuk meminta perombakan tata kelola program.
"Kami Aliansi MBG Watch ingin menuntut pemerintah untuk secara serius merombak tata kelola MBG kita,"
Peran BPK dan kemungkinan audit investigasi
Yahya menegaskan BPK memiliki kewenangan luas dalam pemeriksaan anggaran, termasuk melakukan audit investigasi bila diperlukan. Menurutnya, audit investigasi bisa mengungkap masalah tata kelola dan penyimpangan penggunaan anggaran dalam program.
"Saya percaya BGN telah diaudit oleh BPK selaku badan resmi yang mengaudit anggaran kementerian dan lembaga. Namun kita belum tahu hasil auditnya,"
Dia menambahkan, hasil audit akan menjadi acuan untuk menentukan langkah perbaikan dan memastikan akuntabilitas anggaran negara.
Impak dan prospek ke depan
Aksi dan tuntutan audit muncul di tengah berlangsungnya MBG sebagai program strategis pemerintah. Jika hasil audit BPK dipublikasikan, hasil tersebut diperkirakan akan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola jika diperlukan.
Publik, legislatif, dan pengelola program kini menanti laporan resmi BPK sebagai rujukan untuk langkah selanjutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...