Komisi IX Tinjau Fasilitas Kesehatan Pascagempa di Manggarai

Komisi IX DPR RI meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 21 Agustus 2026, pascagempa magnitudo 7,7. Kunjungan itu bertujuan mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan logistik medis serta memastikan pelayanan tetap berjalan bagi warga terdampak.

Peninjauan lapangan dan tujuan

Pemeriksaan dilakukan oleh wakil dan anggota Komisi IX bersama pejabat Kementerian Kesehatan. Tim menilai kerusakan fisik bangunan, ketersediaan tenaga medis, dan alur rujukan pasien.

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, mengatakan peninjauan diperlukan untuk melihat kondisi faskes secara langsung dan menilai kebutuhan intervensi pemerintah pusat.

Hari ini kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana

Kondisi layanan saat ini

Observasi lapangan menunjukkan sejumlah layanan dipindah ke area terbuka karena kerusakan bangunan. Tenda darurat difungsikan sementara sebagai lokasi pelayanan medis penting.

• Instalasi gawat darurat
• Unit radiologi sementara
• Ruang perawatan intensif untuk pasien bersalin

Meskipun sarana fisik banyak yang rusak, tim medis melaporkan layanan untuk korban luka dan ibu bersalin tetap berjalan. Pemantauan menunjukkan kondisi ibu dan bayi stabil.

Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik

Skala kerusakan dan tuntutan rekonstruksi

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, melaporkan kerusakan cukup luas dan mendorong pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen. Menurut data provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan terdampak gempa.

Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores. Ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun

Gubernur menekankan rumah sakit lapangan hanya solusi jangka pendek dan tidak memadai untuk kebutuhan layanan berkelanjutan.

Anggaran, prioritas, dan tindak lanjut

Memasuki tahap rehabilitasi, ketersediaan anggaran menjadi prioritas. Komisi IX mendorong kementerian terkait mengalokasikan dana khusus untuk rekonstruksi faskes yang rusak berat.

Tindakan yang diharapkan meliputi alokasi anggaran darurat, penilaian teknis kebutuhan rekonstruksi, serta pemulihan kapasitas rujukan dan layanan maternitas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk mengembalikan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dan mengurangi risiko gangguan layanan jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mensinergikan langkah agar pemulihan berjalan cepat dan sesuai kebutuhan warga.