Lokal

Langkat Percepat Pemulihan Pascabencana dengan Tambahan TKD

Bagikan:
Pertemuan monitoring penggunaan tambahan TKD di Kantor Bupati Langkat untuk percepatan pemulihan pascabencana

STABAT — Pelaksana tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat mempercepat pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan TKD bersama Tim Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 17 November, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.

Komitmen Pemkab dan arahan pelaksanaan

Tiorita menyambut dukungan pemerintah pusat dan meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi agar program pemulihan berjalan cepat. Ia menekankan tujuan penggunaan dana untuk infrastruktur dan layanan dasar serta bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

“Kami berkomitmen memastikan dana TKD ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, serta membantu masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program, mengatasi kendala teknis, dan menuntaskan administrasi agar manfaat anggaran segera dirasakan.

Alokasi anggaran dan prioritas penggunaan

Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total nilai kerusakan di Kabupaten Langkat mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD untuk mempercepat pemulihan pada sejumlah prioritas.

Uraian Nilai (Rp)
Total kerusakan menurut R3P 1.024.436.973.073
Tambahan dana TKD untuk pemulihan 352.269.746.000

Tim Kemendagri memaparkan alokasi anggaran dapat digunakan untuk:

  • Mitigasi bencana
  • Perbaikan sarana dan prasarana
  • Pemulihan sektor pendidikan dan kesehatan
  • Penanganan kebutuhan masyarakat terdampak

Imbauan Kemendagri dan target realisasi

Perwakilan Tim Kemendagri, Muhammad Dimiyathi, mengingatkan agar daerah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan karena waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026 relatif terbatas. Ia meminta penguatan koordinasi dan penyelesaian administrasi serta pelaporan tepat waktu.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menekankan pentingnya komitmen daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana. Fatoni mengingatkan agar alokasi tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Percepatan realisasi TKD bukan sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah memberi manfaat langsung bagi pemulihan sosial-ekonomi dan infrastruktur Kabupaten Langkat.

Turut hadir dalam kegiatan Sekdakab Langkat H. Amril, Plt. Inspektur Basrah Pardomuan, para kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Langkat. Pemerintah daerah diharapkan mempercepat langkah teknis agar pemulihan berjalan optimal.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait